Hakim, Panitera, Advokat Hingga Pengusaha Jadi Tersangka Suap
Utama

Hakim, Panitera, Advokat Hingga Pengusaha Jadi Tersangka Suap

Pemberian suap sebesar Sing$47 ribu dan Rp150 juta (total Rp650 juta) berkaitan dengan perkara perdata di PN Selatan.

Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit

 

KPK menduga ada aliran dana dengan total nilai sebesar Rp650 juta yang ditujukan kepada dua hakim tersebut. Sebesar Rp150 juta sudah diberikan pada tahap putusan sela dan Rp500 juta yang dikonversi menjadi Sin$47 ribu rencananya diberikan untuk putusan akhir yang akan diketok pada Rabu 29 November 2018.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan gugatan perdata ini sebelumnya pernah diajukan di Makassar. "Saat itu putusannya NO, untuk uang Rp150 juta tahap pertama agar putusan sela dapat dilanjutkan atau tidak NO, sehingga putusan gugatan diterima (dikabulkan) bisa terjadi," ujar Febri.

 

Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Karenanya, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka.

 

Diduga sebagai penerima yaitu Iswahyu Widodo, Irwan selaku hakim PN Jakarta Selatan. Iswahyu merupakan ketua majelis yang menangani perkara tersebut dan Irwan adalah salah satu anggotanya. Demikian pula Panitera Penggati PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan.

 

Ketiganya dijerat dengan Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Selanjutnya sebagai pemberi Arif Fitrawan seorang advokat, dan Martin P. Silitonga yang diduga merupakan pihak penggugat. Martin saat ini sedang dalam penahanan Kejari Jaksel atas dugaan tindak pidana umum. Keduanya dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Diberhentikan sementara

Juru Bicara MA kata Suhadi mengatakan jika benar ada hakim PN Jakarta Selatan ditangkap KPK, tentu MA segera mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku. Terlebih, aparatur peradilan tersebut jika sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “MA berhak menghentikan sementara hakim. Kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, hakim tersebut baru akan diberhentikan secara permanen,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info