Perpres 49/2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tipikor Pasal 3 Besarnya uang kehormatan bagi hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut ; a. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama adalah Rp10 juta b. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding adalah Rp12 juta c. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi adalah Rp14 juta Pasal 4 Selama menjabat Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diberikan fasilitas perumahan, transportasi, dan keamanan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Pasal 5 Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya transportasi dan akomodasi |
Dalam suatu seminar yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Sabtu (18/2), hukumonline berkesempatan mendengar kisah Dudu, Linoch dan Hendra. Berdasarkan penuturan salah satu dari mereka, mereka pada Januari 2006 sempat diminta keluar dari apartemen yang mereka tinggali oleh Ketua PN Jakarta Pusat saat itu, I Made Karna. Alasan Karna, itu adalah permintaan dari Mahkamah Agung (MA).
Permintaan ini dirasakan sangat menyakitkan. Pasalnya mereka sebelumnya dijanjikan mendapat fasilitas perumahan oleh pemerintah. Namun ketika mereka menerima dengan ikhlas saat menempati satu apartemen untuk ditempati bertiga, mereka justru diminta keluar untuk menyewa tempat tinggal dengan biaya sendiri tanpa alasan yang jelas.
Kendati demikian, para hakim ad hoc ini tidak menyerah. Bermodalkan kekompakan yang didapatkan saat tinggal satu atap, mereka bergegas melobi Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Kabinet. Hasilnya, mereka masing-masing mendapatkan satu apartemen yang dapat dipergunakan per-Pebruari 2006. Lokasinya tetap di tempat yang lama, yakni apartemen rumah dinas hakim agung yang terletak di Kemayoran.
Bukan hanya fasilitas perumahan yang diperjuangkan oleh hakim ad hoc. Untuk menambah penghasilan yang dirasakan minim, mereka juga mengajukan permohonan ke Departemen Keuangan (Depkeu) untuk mendapatkan uang tunjangan operasional sidang. Sekali lagi, perjuangan mereka berhasil.
Kini mereka mendapatkan uang tunjangan operasional Rp300 ribu yang diberikan paling banyak empat kali sebulan. Tunjangan ini bukan hanya dinikmati mereka bertiga, hakim karir pengadilan Tipikor juga menikmati perjuangan hakim ad hoc ini.
Mobil Dinas
Kisah tempat tinggal hakim ad hoc ini hanya sekelumit ‘penderitaan' yang dialami hakim ad hoc. Mereka yang seharusnya mendapatkan fasilitas kendaraan ini lagi-lagi ketiban sial. Pasalnya mobil dinas yang diperuntukkan kepada mereka diganti dengan mobil operasional lama. Sedangkan mobil dinas yang seharusnya mereka nikmati ternyata ditukar oleh PN Jakarta Pusat.
