Polemik yang kerap terjadi antara KY dan MA memang persoalan boleh atau tidaknya KY memeriksa hakim lewat putusannya. MA keukeuh bahwa KY tak bisa memeriksa putusan hakim. Sedangkan, KY berdalih justru pemeriksaan putusan sebagai pintu masuk menelisik ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Menurut Busyro, UU MA teranyar (UU No.3 Tahun 2009) memiliki spirit setiap rekomendasi dari KY harus ditindaklanjuti oleh MA. “Ini berbeda dengan UU MA yang lama,” tuturnya.
Pasal 11A ayat (6) UU MA menyebutkan ‘Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan hakim’.
Sedangkan, ayat (7)-nya berbunyi ‘Majelis Kehormmatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian’. Polemik baru akan muncul bila MA menolak untuk membentuk MKH.
Meski begitu, Busyro menambahkan KY hanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat. “95 persen laporan masyarakat yang masuk ke KY terkait putusan hakim,” ujarnya. Lagipula, lanjutnya, KY juga kerap memeriksa hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi lewat putusannya dan hasil rekomendasinya ditindaklanjuti oleh MA. Lalu, mengapa untuk hakim agung diberikan standar yang berbeda?
Upaya KY dan MA untuk membicarakan persoalan teknis yudisial ini memang sudah sering dilakukan. Namun, selalu menemui jalan buntu. Meski begitu, Busyro mengaku belum akan membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
