Lantaran berkali-kali tak hadir dalam sidang, majelis hakim yang dipimpin Supraja mengabulkan gugatan dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya, Chalid Ismail dengan putusan verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat, red) pada Selasa (5/1) dua pekan lalu. Padahal dalam sidang perdana yang digelar pada 10 November tahun lalu, pihak wakil Yayasan Jayabaya selaku tergugat hadir meski saat itu surat kuasanya belum dianggap sah.
Dalam diktum putusannya, majelis mengabulkan gugatan Chalid untuk sebagian dengan verstek dan hubungan kerja antara Chalid dan Yayasan Jayabaya dinyatakan putus. Selanjutnya, pihak yayasan dihukum membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, THR, dan upah proses yang totalnya sebesar Rp49,1 juta.
Seperti diketahui, Chalid menggugat yayasan lantaran tak terima diberhentikan tidak hormat pada akhir Maret 2009 lalu gara-gara diketahui menjadi pengajar tetap di kampus lain (Universitas Darma Persada). Padahal, tak ada satu aturan pun baik di yayasan atau UU Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005) yang melarang hal itu. Terlebih, Chalid sudah berhenti mengajar di kampus lain itu sejak tahun 2004.
Di awal pertimbangannya, majelis menyatakan bahwa pihak yayasan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meski sudah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali dan nampaknya yayasan tak mau mempertahankan haknya. Karenanya, majelis mengganggap sudah cukup alasan, sesuai Pasal 125 HIR jo Pasal 94 UU PPHI, bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan verstek.
Berdasarkan SK Rektor No. 123/SKEP/Unsada/VI.2004 tentang Pemberhentian Chalid Ismail sebagai dosen tetap yang berlaku efektif sejak 31 Agustus 2004, membuktikan Chalid sudah tak bekerja lagi sebagai dosen di Universitas Darma Persada. Karenanya, menurut majelis alasan PHK dengan dalih Chalid memiliki status kepegawaian ganda tak berdasar. Kalaupun alasan itu benar, seharusnya yayasan memecat Chalid sebelum SK Rektor itu terbit atau sebelum Agustus 2004.
Atas dasar itu, majelis sependapat dengan dalil penggugat yang menyatakan pemberhentian dengan tidak hormat tidak tepat. Sebab, tak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 UU Guru dan Dosen. Oleh karena PHK belum memperoleh penetapan dari PHI sesuai Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, maka majelis pun mengganggap PHK pada 30 Maret 2009 harus dinyatakan batal demi hukum. Karenanya, hubungan kerja dianggap tak pernah putus, sehingga yayasan wajib mempekerjakan dan membayar upah Chalid terhitung sejak April hingga Oktober 2009.
Namun karena Chalid tak berkeinginan untuk bekerja kembali dan memohon agar yayasan membayar kompensasi atas pemberhentian itu, majelis mengganggap permohonan itu beralasan hukum untuk dikabulkan. Karenanya, majelis menganggap hubungan kerja dinyatakan putus, sehingga Chalid berhak atas uang kompensasi sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan karena PHK bertentangan dengan hukum selain upah proses dan THR. Untuk itu, yayasan diwajibkan membayar uang kompensasi yang totalnya sebesar Rp49,1 juta.
Menanggapi putusan itu, Chalid mengaku menerima putusan karena putusan dinilai sudah cukup adil. Sebab, hampir semua tuntutannya dikabulkan. Selanjutnya, pihak pengadilan akan mengirim salinan putusan ini ke pihak Yayasan Jayabaya. “Saya menyampaikan menerima putusan dalam sidang,” kata Chalid di kediamannya, Jumat (22/1).
Chalid menuturkan jika pihak yayasan tak mau membayar uang kompensasi sebagaimana amanat putusan, ia mengaku disarankan pihak pengadilan untuk mencari nomor rekening milik yayasan. Nantinya, pengadilan akan memblokir rekening itu agar yayasan mau melaksanakan isi putusan.
















