Sidang Peninjauan Kembali (PK) oleh mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, yang sedianya berlangsungpada Selasa (8/9) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditunda pekan depan atau Selasa (15/9). Hakim yang memeriksa perkara tersebut menetapkan agar KPK selaku Termohon menghadirkan Ilham di dalam persidangan.
Penetepan tersebut didasarkan oleh permintaan Tim Kuasa Hukum Ilham yang meminta agar kliennyaselaku prinsipal menghadiri sidang tersebut.Hakim kemudian memerintahkan KPK untuk menghadirkan Iham dalam persidangan meski status Ilham sebagai tersangka dan telah ditahan KPK.
“Dengan pertimbangan di atas, majelis menetapkan pemohon wajib hadir dalam sidang. Kami mohon pada kuasa hukum termohon untuk menyampaikan kepada penyidik. Kedua pihak (pemohon dan termohon) hadir ya (pekan depan), jam 10 pagi," ujar Hakim Ahmad Rivai selaku Ketua Majelis Hakim bersama dua Anggota Hakim Ganjar Pasaribu dan Effendi Muchtar dengan Panitera Edi Suwitno.
Kuasa Hukum Ilham, Jhonshon Panjaitan,menyatakan bahwa kliennya sebagai prinsipal memang harus hadir pada setiap persidangan. “Prinsipal (pemohon) kan harus hadir di setiap persidangan,” ujarnya.
Menanggapi permintaan dari Hakim, Tim Hukum KPK Rasamala Aritonang menyatakan akan menyampaikan permintaan hakim kepada penyidik. Rasamala mengaku butuh persiapan yang cukup buat menghadirkan Ilham dalam persidangan. "Kami tidak bisa memutuskan penghadiran pemohon, semua ada di tangan penyidik yang sedang melakukan pemeriksaan. Mereka yang punya wewenang," ujar Rasamala.
Menurut dia, dengan penundaan sidang tersebut pihaknya mengaku memiliki banyak waktu buat berkonsultasi dengan penyidik sekaligus meminta izin kepada mereka. "Intinya, untuk menghadirkan pemohon harus menunggu keputusan dari penyidik karena banyak persiapan yang harus dilakukan seperti membawa keamanan dan lain-lain," tandasnya.
Untuk diketahui, Peninjauan Kembali dimohonkan Ilham untuk melawan putusan hakim yang menolak praperadilan kedua Ilham Arief Sirajudin. Pada pertengahan 2014 lalu, KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Akibatnya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp38,1 miliar.
Sebelumnya, pada sidang permohonan praperadilan yang pertama, gugatan Ilham dikabulkan hakim PN Jaksel. Dikabulkannya permohonan praperadilan tersebut dikarenakan hakim Tunggal, Yuningtyas KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka tanpa didasarkan oleh alat bukti yang cukup. Sehingga penetepan Ilham sebagai tersangka tidak berdasar hukum.
Tidak mau ketinggalan, setelah adanya putusan praperadilan pertama tersebut KPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang kemudian menjerat kembali Ilham sebagai tersangka dan menahannya. Dengan terbitnya Sprindik baru tersebut, kemudian Ilham kembali mengajukan gugatan praperadilan. Namun harapan Ilham atas permohonan praperadilannya mesti kandas karena permohonannya ditolak hakim pada 9 Juli 2015.
Pasal yang disangkakan kepada Ilham adalah pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun, denda paling banyak Rp1 miliar.
