Sidang selanjutnya akan digelar pada 11 Oktober mendatang dengan agenda penyampaian laporan hasil perdamaian dan jika tidak tercapai perdamaian, kuasa hukum tergugat wajib menyampaikan jawabannya.
Situs PERADI melaporkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak pernyataan opt out yang diajukan oleh sejumlah peserta yang lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) tanggal 4 Februari 2006. Hal ini diketahui dari pengakuan beberapa orang yang tersangkut dalam perkara No.168/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST yang datang ke sekretariat PERADI.
Mereka mengatakan formulir pernyataan opt out yang telah mereka buat ditolak oleh panitera pengganti atas perintah dari Ketua Majelis Hakim, Andriani Nurdin. Sekadar tahu, pemberitahuan gugatan perkara No. 168/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST sebelumnya telah diumumkan pihak penggugat di dua media berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula.
Majelis hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan gugatan class action peserta ujian profesi advokat terhadap PERADI kembali meminta kedua belah pihak melakukan mediasi. Sesuai dengan acara pada hari ini, kita berusaha mengadakan perdamaian ujar ketua majelis Andriani Nurdin, saat memimpin sidang lanjutan perkara nomor 168 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin (6/9).
Majelis meminta penggugat dan tergugat duduk bersama melakukan melakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi dapat dilakukan dengan menunjuk seorang mediator, baik itu mediator dari pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan.
Menanggapi usulan penunjukan mediator ini, kuasa hukum penggugat, MHM Simatupang, dan kuasa hukum tergugat, Daniel Panjaitan, menyerahkan sepenuhnya keputusan memilih mediator kepada majelis hakim. Akhirnya majelis menunjuk Lief Sofijullah sebagai mediator.
Berkaitan dengan notifikasi, Daniel mempertanyakan kepada majelis hakim apakah setelah sidang hari ini digelar, para peserta ujian advokat dapat melakukan opt put atau tidak. Pertanyaan ini timbul dari benak Daniel mengingat pernyataan dari kuasa hukum penggugat sebelumnya menyatakan bahwa opt put masih bisa dilakukan hingga putusan dijatuhkan.
Menanggapi pertanyaan ini, hakim Andriani mengatakan bahwa waktu notifikasi sudah ditutup begitu persidangan dimulai. Hakim menambahkan bahwa terhadap surat-surat opt out yang telah dikirimkan melalui pos sebelum sidang hari ini digelar, surat-surat opt out tersebut masih dapat diterima walapun sampainya surat-surat tersebut masih akan diterima pada beberapa hari ke depan.
















