Foto

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas

Resa Esnir
Bacaan 1 Menit
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro, menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/3/2026). Dalam sidang di ruang Oemar Seno Adji, hakim menyatakan permohonan praperadilan perkara nomor 19/Pid.Pra/2026 tidak beralasan hukum.
“Mengadili: dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya,” ujar hakim saat membacakan amar putusan. Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Yaqut telah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan. Dengan demikian, seluruh petitum yang diajukan pemohon ditolak.
Sebelumnya, pihak Yaqut menggugat keabsahan status tersangkanya dengan alasan KPK belum memiliki dua alat bukti yang sah saat menetapkan dirinya sebagai tersangka. Kuasa hukum Yaqut juga berpendapat penetapan tersebut tidak menunjukkan adanya kerugian keuangan negara secara nyata sebagaimana dimaknai dalam putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.
KPK menetapkan Yaqut bersama staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan. Meski berstatus tersangka, keduanya belum ditahan.
Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, antara lain rumah Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah aparatur sipil negara Kementerian Agama di Depok, serta ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan roda empat hingga properti yang diduga berkaitan dengan perkara. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan tahun 2023–2024 menyebabkan kerugian negara sekitar Rp622,09 miliar.
ads premium storiesads premium stories
Anda bosan baca berita biasa?
Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.
Berlangganan Sekarang
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info