Jaksa dan hakim harus menunjukkan sikap antikorupsi dan menyatakan tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan secara luar biasa pula. Salah satu tindakan nyata akan keberpihakan antikorupsi itu adalah jeli mengajukan tuntutan dan menjatuhkan pidana.
Bila koruptor dituntut lalu dihukum ringan kemudian dapat diberikan remisi, hingga berdampak pada singkatnya masa hukuman, komitmen jaksa dan hakim dipertanyakan. “Apakah wajar masa hukuman koruptor sama dengan pencuri ayam?” papar Direktur Jenderal HAM Kementeria Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo ketika dihubungi, Sabtu (17/11).
Menurutnya, awalnya polemik pemberian remisi diawali dari rasa ketidakadilan masyarakat yang mengetahui sejumlah koruptor menerima remisi (pengurangan masa tahanan) pada Hari Raya Idul Fitri 2011. Oleh sebab itu, masyarakat menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku kepala pemerintahan, agar remisi diperketat pada narapidana koruptor.
Namun, Harkristuti mengkritik masyarakat yang hanya menyalahkan Kemkumham terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena memberikan remisi pada koruptor. Padahal ada pihak terkait yang tak diperhatikan masyarakat, yaitu aparat penegak hukum dan para hakim.
Menurut pakar hukum pidana FHUI ini, kedua pihak tersebut belum muncul kepekaan bahwa korupsi adalah tindak pidana luar biasa ‘extraordinary crime’. Jadi penanganan tindak pidana ini harus mengikuti cara-cara yang luar biasa juga dan saling berkesinambungan sejak tahap penyidikan hingga pemidanaan.
“Karena itu, seharusnya jaksa dan majelis hakim harus memasukkan unsur remisi dalam penghitungan masa pidana koruptor,” sarannya.
Direktur Eksekutif Centre for Detention Studies (CDS) Gatot Goei mengamini pendapat Harkristuti. “Mengurangi atau menambah hukuman adalah kewenangan yudikatif.”
Namun, dia menilai peradilan kini punya masalah, karena cenderung menghukum ringan terdakwa korupsi. Karena tak mempertimbangkan korupsi sebagai tindak pidana luar biasa. Pemikiran sama menghingapi pemerintah yang seolah-olah menjadikan remisi sebagai hadiah bagi koruptor.
Padahal, UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mencantumkan remisi itu ‘dapat’ diberikan. Tapi, saat ini pemerintah menilai remisi sebagai kewajiban pada terpidana asalkan yang bakal menerima memenuhi syarat. “Anggapan ini salah besar. Syarat pemberian pun dapat dicantumkan yang bakal menerima tidak terlibat kasus korupsi dan teroris,” imbuh Gatot.
Karena itu CDS menuntut pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemasyarakatan. Khususnya pasal-pasal yang mengatur pemberian remisi di UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu CDS mendesak pemerintah melakukan reformasi hukum nasional, serta mengubah pokok-pokok pemidanaan menjadi pidana kerja sosial, pengawasan, dan rehabilitasi terhadap kejahatan yang tidak serius ditambah melakukan reformasi hukum acara pidana.
Menurut Gatot, penghapusan remisi semestinya tak hanya pada pelaku tindak pidana korupsi dan teroris semata tapi diperluas pada tindak pidana lain. Menurutnya, desakan penghapusan pemberian remisi pada seluruh pelaku kejahatan tidak bertentangan dengan HAM. “Karena tujuan pemidanaan adalah melindungi rakyat dari pelaku kejahatan. Jika negara tidak memberikan hukuman setimpal, maka negara meanggar HAM,” sebutnya.
Jika remisi dihapus, maka negara meningkatkan peran rehabilitasi pada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya. Program rehabilitasi menjadi cara oleh negara, -di dalam penjara-, guna mengubah perilaku seseorang dan melindungi warga negara.
Namun demikian M Akbar Hadiprabowo, Humas Ditjen Pemasyarakatan berharap, sebagai pelaksana, pihaknya hanya menjalankan keputusan pemerintah. Namun perlu dipertimbangkan jika remisi dihapus seluruhnya, maka beban tugas Ditjenpas makin berat.
Pasalnya, dalam sistem pemasyarakatan, remisi bukanlah hadiah melainkan program agar warga binaan punya landasan untuk tidak berbuat anarkis dalam penjara. “Kalau dihapus, dikhawatirkan pengendalian anarkis oleh penghuni lapas dan rutan yang dilakukan petugas makin berat. Tolong dipikirkan,” sambungnya.
