Hakim Tipikor Kritik Kinerja Sekjen DPR
Berita

Hakim Tipikor Kritik Kinerja Sekjen DPR

Lantaran tak mencari tahu siapa sosok Haris Andi Surahman.

FAT
Bacaan 2 Menit
Sekjen DPR, Nining Indra Saleh (kanan), Wa Ode Nurhayati (tengah) dan Olly Dondokambey (kiri) diruang tunggu pengadilan Tipikor. Foto: Sgp
Sekjen DPR, Nining Indra Saleh (kanan), Wa Ode Nurhayati (tengah) dan Olly Dondokambey (kiri) diruang tunggu pengadilan Tipikor. Foto: Sgp

Suasana persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Fahd El Fouz atau Fahd Arafiq sempat panas. Hal tersebut dikarenakan salah anggota majelis hakim, Hendra Yospin, mengkritik kinerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh.

"Saudara makan gaji nggak di situ (DPR)? Kenapa nggak cari tahu (siapa sosok Haris Andi Surahman)?" tegas Hendra di persidangan, Selasa (6/11).

Hendra kesal dengan sikap Nining yang tak mencari tahu siapa sosok Haris Andi Surahman yang bisa 'mengacak-acak' DPR. Bahkan, lanjutnya, ada yang mengatakan bahwa Haris merupakan salah satu tenaga ahli DPR.

"Nanti saya cek dari 1400 (tenaga ahli dan asisten anggota dewan, red)," jawab Nining. Sosok Haris yang dianggap hakim bisa 'mengacak-acak' DPR ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan beberapa kali di persidangan dengan terdakwa Fahd atau terdakwa Wa Ode, hakim memerintahkan penuntut umum KPK untuk segera menetapkan Haris sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kekesalan Hendra tak hanya diarahkan ke Nining. Dua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey yang juga menjadi saksi untuk persidangan yang sama tak luput dari teguran hakim.

Teguran Hendra terkait dengan perbedaan kesaksian yang disampaikan Tamsil dan Olly. Saat menjadi saksi untuk terdakwa Wa Ode Nurhayati beberapa waktu lalu, Tamsil mengatakan, pertemuan antara pimpinan Banggar dengan Haris terjadi sekira satu jam lamanya. Sedangkan Olly di persidangan hari ini menyatakan bahwa, pertemuan tersebut berlangsung tak sampai 15 menit.

"Apa yang saudara sampaikan di sini harus kami percaya. Kalau saudara jawab sembarangan kualitas saudara kelihatan karena saudara kan anggota DPR. Saya minta jawab jujur dengan hati nurani," kata Hendra.

Tetapi jawaban kedua wakil rakyat itu tak sama. Bukan hanya persoalan waktu, kedua saksi juga memiliki perbedaan keterangan terkait hasil pelaporan Hari ke Banggar. Menurut Tamsil, pelaporan Haris diteruskan pimpinan Banggar ke pimpinan DPR, lalu ke Badan Kehormatan (BK). Sebaliknya, Olly menyatakan bahwa laporan Haris di Banggar diteruskan ke BK.

"Kebetulan Pak Olly lagi sibuk di dapil dalam rangka pemilihan gubernur. Maka kami bertiga (Tamsil, Mirwan Amir dan Melchias Markus Mekeng) bertemu pimpinan DPR (laporkan pengaduan Haris, red)," ujar Tamsil.

Saksi Wa Ode yang juga tak luput dari pertanyaan Hendra. Ia penasaran dengan kondisi di Banggar sesungguhnya. Apakah ada anggota dewan yang lain yang pernah bermain dalam alokasi penganggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). "Ada apa di Banggar, apakah hanya saudara sendiri yang berperilaku seperti ini, yang difitnah orang?" tanya Hendra.

Meski tak secara rinci, Wa Ode membenarkan ada pihak lain yang terlibat dalam alokasi DPID. Tapi, yang dilaporkan ke Banggar oleh Haris hanyalah dirinya. "Dari kode-kode yang ditemukan KPK tergambar jelas alokasi DPID. Tergambar jelas itu kode siapa. Contoh, Bener Meriah, Aceh Besar, Pidie Jaya, stabilo kuning tulisan biru punya Partai Demokrat. (Kabupaten) Bener Meriah, Minahasa stabilo kuning tulisan oranye milik PKS," ujar Wa Ode.

Dalam perkara ini, Fahd didakwa telah menyuap Wa Ode sebesar Rp5,5 miliar terkait pengalokasian DPID tahun 2011 di tiga kabupaten, Pidie Jaya, Aceh Besar dan Bener Meriah. Atas perbuatannya, Fahd didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana paling lama lima tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info