Penyebaran pandemi Covid-19 secara global mengharuskan banyak negara membatasi ruang gerak masyarakatnya, mulai kebijakan lockdown (penutupan wilayah), karantina wilayah, hingga pembatasan sosial (social distancing). Indonesia misalnya, lebih memilih kebijakan penerapan pembatasan sosial yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.. Namun, sebagian kalangan menilai penerapan PSBB di lapangan belum efektif.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai penerapan PSBB di sejumlah wilayah belum optimal. Bahkan, cenderung belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19, seperti di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Salah satu petunjuknya banyak aturan yang dilanggar dan jumlah angka pasien positif Covid-19 masih terbilang tinggi di wilayah tersebut.
“Penerapan PSBB di kawasan Jabodetabek dinilai belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Selasa (28/4/2020). (Baca Juga: Begini Mekanisme Pengajuan dan Penetapan PSBB Suatu Wilayah)
Menurut Bamsoet, perlu adanya ketegasan Gugus Tugas, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan/menegakkan aturan yang ditetapkan agar masyarakat dapat menjalankan kebijakan penerapan PSBB secara konsekuen, disiplin, dan bertanggungjawab. Sebab, faktanya masih terdapat banyak pengendara dan pergerakan manusia di tengah penerapan PSBB di Jabodetabek.
Mantan Ketua Komisi III DPR itu meminta seluruh elemen masyarakat disiplin dan taat aturan penerapan PSBB agar mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 segera terputus termasuk percepatan penanganan dampak penyebaran virus corona ini. Sebaliknya bila masyarakat tak disiplin melaksanakan PSBB, aparat keamanan didorong agar melakukan tindakan hukum tegas.
“Mendorong pemerintah meningkatkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk memberlakukan tindakan represif dan pemberian sanksi para pelanggar PSBB sebagai upaya mencegah situasi semakin memburuk,” katanya.
Senada Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai meminta perlunya mengevaluasi kebijakan PSBB karena angka pasien positif terinfeksi Covid-19 mencapai 9 ribuan. Salah satu sebabnya, kebijakan PSBB tidak diimbangi dengan sosialisasi masif agar masyarakat memiliki kesadaran menjaga jarak (social distancing) meskipun berada di lingkungan tempatnya tinggal.
Menurutnya, penegakan hukum pun, salah satu mengantisipasi meningkatkan angka kejahatan di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil evaluasi Polri, kata Yorrys, menunjukan peningkatan angka kejahatan sebesar 11,80 persen sepanjang penerapan PSBB di beberapa daerah. Jenis kejahatan didominasi pencurian dengan pemberatan dengan sasaran minimarket.
Anggota Komisi V DPR Irwan menilai penerapan PSBB belum signifikan menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia. “Yang terjadi banyaknya rakyat terjangkit Covid-19 tanpa mampu terdeteksi pemerintah, begitu pula yang meninggal karena Covid-19,” ujarnya.
Berdasarkan data per 28 April 2020 yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tercatat 415 kasus positif baru, total kasus positif sebanyak 9.511, total pasien meninggal 733 orang, total pasien sembuh 1.254 orang. Kemudian, total pasien dirawat sebanyak 7.484, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 20.428, jumlah orang dalam pengawasan (ODP) 213.644.
Irwan mengatakan PSBB bersifat pengendalian aktivitas masyarakat, berbeda dengan kebijakan penerapan lockdown atau karantina wilayah dengan menghentikan aktivitas masyarakat. Dia mengakui konsekuensi karantina memang memberatkan beban keuangan pemerintah. Sebab, pemerintah/negara harus memenuhi segala kebutuhan hidup rakyat dan ternak sebagaimana diatur UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Itulah kelemahan PSBB karena filosofinya pembatasan sosial yang tergantung skalanya. Jadi agak pragmatis dalam pelaksanaanya, multitafsir dalam pengambilan kebijakan. Beda dengan lockdown, tidak ada wilayah abu-abu, intinya semua dihentikan,” ujar politisi Partai Demokrat itu. Baca Juga: Sejumlah Usulan LBH Jakarta dalam Penanganan Covid-19
Dampak PSBB
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan juga meminta kebijakan PSBB harus dievaluasi menyeluruh efektivitasnya. Bila ternyata masih belum efektif juga, opsi karantina wilayah menjadi pilihan yang perlu dipersiapkan pemerintah pusat dan daerah. Termasuk anggarannya perlu diperhitungkan sesuai jumlah kebutuhan daerah yang bakal dikarantina secara total.
Sambil menanti hasil, pemerintah berkewajiban memantau kondisi masyarakat akibat penerapan PSBB terutama masyarakat yang terganggu perekonomiannya. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Sebab, sejak awal kebijakan PSBB menuai polemik.
Politisi Partai Gerindra itu menilai banyak pihak yang beranggapan kebijakan PSBB tidak bakal berjalan efektif lantaran filosofinya hanya membatasi aktivitas masyarakat. Namun tidak serta merta melarang. Bahkan pemerintah pusat dinilai berkelit dari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak kebijakan PSBB.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menilai dampak penerapan PSBB yang tidak diimbangi dengan kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan dasar warganya pun menimbulkan masalah. Terutama masyarakat paling terdampak Covid-19, korban PHK, korban krisis ketahanan ekonomi individu dan keluarga, hingga warga terancam tak punya lagi tempat tinggal lantaran tak mampu membayar uang sewa (kontrakan).
Menurutnya, pemerintah hanya memilih PSBB karena tidak ingin menanggung pemenuhan hak kebutuhan pokok warga negara dan hewan ternak sebagaimana diwajibkan UU No.6 Tahun 2018 kepada pemerintah. Sebab, kewajiban pemenuhan hak tersebut ada dalam skema tindakan karantina wilayah, rumah, atau rumah sakit (RS). Akibatnya, masyarakat terdampak Covid-19 pendapatannya berkurang atau tidak memiliki penghasilan sama sekali, sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Misalnya, kalangan pedagang dan pengemudi transportasi daring (online) yang mengadu ke LBH Jakarta menyebut usahanya sepi, sehingga terjerat pinjaman daring. Begitu pula kalangan buruh yang mengalami pemotongan upah, dirumahkan dan tidak mendapat upah, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). LBH Jakarta menghitung sampai 20 April 2020 ada 82 pengaduan yang diterima LBH Jakarta. Dari 82 pengaduan itu paling banyak terkait masalah pinjaman daring (27 kasus) dan ketenagakerjaan/perburuhan (13 kasus). Menurut Rasyid, kasus yang terjadi di lapangan bisa jadi lebih banyak daripada pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta.
Kemungkinan selesai
Seolah menampik tudingan tidak efektifnya PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memprediksi kemungkinan dalam dua pekan ke depan bakal keluar dari fase PSBB. Namun itu pun dengan berbagai catatan. Anies beralasan grafik pasien positif Covid mengalami penurunan. Artinya hal tersebut mengalami perbaikan.
“Ketika nanti dalam pengawasan terus menurun, tingkat kematian juga turun. Kita akan menunju kembali ke normal. Kita berharap hal ini segera terjadi,” ujar Anies dalam pertemuan dengan 129 perusahana multinasional dan asosiasi bisnis secara daring di Jakarta, Selasa (28/4/2020) kemarin.
Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu menilai PSBB menunjukan tren penambahan kasus positif Covid-19 dapat menurun dalam waktu dekat sebagaimana harapan semua pihak. Dia berharap dalam beberapa hari ke depan terjadi penurunan jumlah kasus positif Covid-19 dan pemakaman dengan Protap Covid-19 setiap harinya.
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulan Covid-19 Nasional Doni Monardo pun mengapresiasi kerja pemerintah provinsi DKI Jakarta karena terjadi penurunan kasus positif Covid-19 setiap harinya. Menurutnya, data menunjukan kasus positif Covid-19 mengalami penurunan sejak 21 April 2020 dari 167 kasus menjadi 120 kasus pada hari berikutnya. Selanjutnya berangsur menurun menjadi 107 kasus, 99 kasus, dan kembali ke angka 86 pada Senin (27/4).
