Harga BBM Baru Diyakini Tak Rugikan Pengusaha
Berita

Harga BBM Baru Diyakini Tak Rugikan Pengusaha

Kementerian ESDM menggunakan penghitungan harga yang berbeda dari skema dalam Perpres No. 191 Tahun 2014.

KAR
Bacaan 2 Menit
Gedung Kementerian ESDM. Foto: Sgp
Gedung Kementerian ESDM. Foto: Sgp
Pemerintah memastikan bahwa penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) tak akan merugikan pelaku usaha. Soalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggunakan penghitungan harga yang berbeda dari skema dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Ada komponen baru yang ditambahkan pemerintah dalam penghitungan harga baru kali ini.

Di dalam Pasal 14 ayat (2), disebutkan bahwa dasar penghitungan harga BBM bersubsidi terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin. Apa yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah biaya penyediaan BBM dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar.

Adapun harga jual eceran BBM, menurut Perpres ini, merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), di mana untuk Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan ditetapkan sebesar 5%.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menjelaskan komponen baru yang ditambahkan dalam penghitungan harga sebesar Rp350 per liter. mencakup beberapa hal. Ia menyebut, dalam komponen ditambahkan beberapa jenis pajak. Angka ini ditambahkan atas dasar pertimbangan stok yang dimiliki Pertamina dan pelaku usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Tujuannya agar pengusaha SPBU tidak merugi,” katanya di Jakarta, Jumat (16/1).

Selain komponen tersebut, dasar penghitungan lainnya sama dengan pengaturan Perpres. Pemerintah memasukkan nilai PPN dan PBBKB. Namun, keduanya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain pajak, dalam komponen baru itu juga ditambahkan marjin badan usaha kisaran 5% hingga 10%. Khusus untuk wilayah luar Jawa Madura dan Bali, ditambah 2% untuk memperhitungkan biaya distribusi dan marjin.

Harga BBM baru yang ditetapkan pemerintah menjadi Rp6.600 per liter untuk jenis premium. Turun dari harga sebelumnya sebesar Ro7.600. Harga baru BBM menggunakan patokan harga BBM di Singapura (mean of Platt Singapore/MoPS) rata-rata dari 25 Desember 2014 hingga 16 Januari 2015 dengan rata-rata US$60 per barel. Sementara itu, rata-rata patokan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dihitung berdasarkan periode yang sama dengan angka Rp12.517 per liter.

Namun, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, menjelaskan harga baru premium sebesar Rp6.600 hanya berlaku di luar wilayah Jawa-Madura-Bali. Khusus untuk Jawa dan Madura harga mencapai Rp6.700 per liter. Khusus Bali, harga premium mencapai Rp7.000 per liter. Harga Premium di Bali lebih tinggi karena pemerintah daerah setempat menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 10%, sementara wilayah lain hanya 5%.

Lebih lanjut Ali memaparkan, di wilayah Jawa-Madura-Bali, marjin keuntungan Pertamina belum mencapai 5%. Hal ini masih di bawah ketentuan Perpres No. 191 Tahun 2014.  Di dalam Perpres tersebut, diatur bahwa marjin keuntungan yang boleh diambil Pertamina adalah 5% hingga 100%. Selain itu, harga untuk Luar Jawa juga masih marjin usaha perseroan masih di bawah 2%.

“Tujuannya agar perbedaan antara Jawa dan Luar Jawa tidak banyak,” tambahnya.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info