Karena mengakibatkan rusaknya nama baik Bank Mandiri, aksi demonstrasi SPBM itu dikualifisir sebagai pelanggaran serius. Sanksi bagi pelanggarnya adalah PHK. Kesalahan SPBM itu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin yang serius. Sehingga (Viddi, red) sebagai penanggung jawab harus menerima sanksi ini tanpa perlu surat peringatan terlebih dulu, tandas Purbadi.
Anti Union
Persidangan dengan agenda jawaban dari kubu Viddi yang sedianya digelar pada Selasa (25/3) urung dilaksanakan karena masalah teknis. Namun ketika ditemui di luar persidangan, Saepul Tavip, kuasa hukum Viddi bersedia membeberkan sedikit bantahannya.
Bagi Tavip, tindakan pemecatan yang dilakukan Bank Mandiri semakin mengentalkan stigma arogan pihak manajemen. Betapa tidak, untuk menggelar demonstrasi, SPBM mengaku sudah memberitahukan kepada Polda Metro Jaya. Unjuk rasa itu sudah sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dimana SPBM sudah memberitahukan ke pihak berwajib 3 hari sebelum aksi demonstrasi itu. Lalu dimana salahnya? ungkap Tavip.
Bukti lain, masih menurut Tavip, yang menunjukan bahwa demonstrasi sudah dilakukan sesuai dengan hukum adalah tidak adanya tindakan pembubaran paksa maupun perampasan poster dan spanduk oleh polisi. Yang lebih penting. Aksi itu dilakukan pada hari Sabtu. Hari dimana para pegawai sedang libur. Jadi tidak mengganggu operasional perusahaan, kata Tavip geram.
Lebih jauh Tavip menuding Bank Mandiri telah melakukan tindakan pemberangusan aktivitas serikat pekerja (union busting). Adanya sanksi PHK bagi aktivis serikat pekerja memperlihatkan bahwa manajemen Bank Mandiri anti terhadap aktifitas serikat pekerja, cetus Ketua Dewan Penasehat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) ini.
Sekedar mengingatkan, sejatinya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh telah memberikan perlindungan kepada para aktivis SP untuk tetap melaksanakan aktifitasnya tanpa khawatir dikenai sanksi PHK.
Pasal 153 Ayat (1) huruf g UU Ketenagakerjaan Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
Pasal 28 huruf a UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh Siapa pun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi
Pasal 43 ayat (1) UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
