Hati-hati, Hacker Bisa Dijerat Aturan Hukum Konvensional
Berita

Hati-hati, Hacker Bisa Dijerat Aturan Hukum Konvensional

Beberapa hacker asal Indonesia, dengan alasan patriotisme yang tinggi, melakukan mass defacing terhadap beberapa situs Australia. Namun yang namanya merusak apalagi sampai menimbulkan kerugian, tetap saja merupakan perbuatan pidana. Dan di Indonesia, pelakunya bisa dijerat dengan aturan hukum konvensional.

Oleh:
Zae/APr
Bacaan 2 Menit
Hati-hati, <i>Hacker</i> Bisa Dijerat Aturan Hukum Konvensional
Hukumonline

Sudah hampir seminggu ini hacker asal Indonesia, baik perorangan maupun kelompok, menyerang secara besar-besaran situs-situs milik Austalia. Mereka dengan sengaja mengganti halaman depan (defacing) situs-situs tersebut dengan tampilan yang berisi pesan bahwa Indonesia bukan negara teroris, tapi Australia lah negara teroris sebenarnya.

Buntut peristiwa bom Bali lah yang mendorong para hacker tersebut berbuat demikian. Lontaran-lontaran pernyataan dari petinggi Australia tentang Indonesia dan sejumlah penangkapan warga Indonesia di Australia dinilai telah menghina Indonesia. Hacker Australia pun membalas dengan men-deface situs Indonesia.

Namun di mata hukum, yang namanya perusakan tetaplah merusak dan merupakan suatu tindak pidana. Demikian dikatakan praktisi hukum media, Hinca IP Pandjaitan, saat dimintai pendapatnya soal peristiwa saling hacking antara hakcker-hacker Indonesia dan Australia.

Hukum konvensional

Kepada hukumonline, Hinca menuturkan bahwa untuk menjerat pelaku-pelaku perusakan termasuk melakukan defacing, bisa dilakukan dengan mengunakan perangkat hukum konvensional yang sudah ada. "Pasal perusakan bisa digunakan, yaitu perusakan milik orang lain dengan jalan melawan hukum," tegas Hinca.

Hinca memandang bahwa praktek defacing sama saja dengan perusakan milik orang lain. Menurut Hinca perusakan dan defacing, apalagi dengan sengaja, sama-sama membuat orang lain terganggu dan merasa dirugikan. "Menurut saya yang terjadi sebenarnya kan hanya tools-nya yang berbeda, filosofinya dan spiritnya sama (dengan perusakan)," jelas Hinca.

Satu lagi peraturan yang bisa digunakan adalah UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut Hinca,  menjerat pelaku dengan UU Telekomunikasi akan lebih mudah karena peristiwa ini menjadi delik formal. Si pelaku bisa dijerat dengan pasal menggunakan sarana telekomunikasi tidak sesuai dengan peruntukannya.

Harus ada aduan

Satu hal terpenting untuk menjerat pelaku dengan menggunakan aturan-aturan  hukum tersebut, yaitu harus terdapatnya aduan dari pihak yang dirugikan. Hinca mengatakan bahwa tanpa aduan, polisi tidak bisa menindak para pelaku tersebut. Jadi misalnya pihak Australia ingin kasus ini ditindaklanjuti, mereka harus melaporkan kasusnya kepada polisi Indonesia.

Halaman Selanjutnya:
Tags: