Heboh Tanda Tangan Kuasa Hukum di Sidang MK
Utama

Heboh Tanda Tangan Kuasa Hukum di Sidang MK

Gara-gara kasus ini, uji konstitusionalitas kewenangan penerbitan SIM-STNK terancam gugur. Polisi juga berniat memprosesnya melalui uji forensik.

AGUS SAHBANI
Bacaan 2 Menit
Maria Farida Indrati (kanan). Foto: Humas MK
Maria Farida Indrati (kanan). Foto: Humas MK
Hakim konstitusi Maria Farida Indrati merasa ada yang aneh dengan tanda tangan sebagian kuasa hukum di berkas permohonan yang sudah diperbaiki. Kala itu, Maria menjadi salah seorang hakim yang menyidangkan permohonan pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika dibandingkan dengan tanda tangan yang tertera pada berkas permohonan awal, ada perbedaan.

Rasa penasaran atas perbedaan itu disampaikan Maria Farida dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Kamis (01/10) kemarin. “Tanda tangan kuasa hukum saya kok melihatnya seperti ditandatangani oleh satu orang dalam perbaikan permohonan, karena ini berbeda dengan permohonan yang awal,” ungkap Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan itu.

Pernyataan Maria Farida berimbas. Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, yang juga ikut bersidang langsung meminta para kuasa hukum menyerahkan KTP masing-masing usai sidang ke Kepaniteraan MK. Arief juga mengeluarkan pernyataan tegas, bahwa jika benar-benar ditemukan bukti pemalsuan, permohonan pemohon bisa gugur. “Kalau ini palsu bisa berakibat permohonan ini gugur,” tegasnya.

Arief menegaskan keabsahan tanda tangan ini diperlukan karena bagi MK tidak mungkin mengadili permohonan yang tidak sah kuasanya. “Kalau memang benar tanda tangan para kuasa ditandatangani satu orang, permohonan ini terkesan tidak serius, main-main,” kata Arief.

Meski perkara ini berkaitan dengan institusi kepolisian, MK meminta pihak polisi mengidentifikasi keaslian tanda tangan tersebut. Apabila terbukti, kata Arief, kasus pemalsuan ini sudah masuk ranah pidana. Mahkamah pun meminta agar pihak polisi bersikap independen ketika memeriksa keaslian tanda tangan itu. Sebab, kredibilitas Polri dipertaruhkan dalam hal ini karena terkait langsung dengan permohonan ini.

“Ini sebenarnya untuk menjaga kewibawaan Mahkamah, kalau ada tanda tangan palsu ini sama saja melecehkan Mahkamah. Para hakim sepakat ini dijaga,” katanya.

Menanggapi persoalan ini, salah satu kuasa hukum para pemohon, Erwin Natosmal Oemar, mengakui pihaknya memang terburu-buru dalam menyiapkan berkas permohonan. Namun, dirinya meyakinkan dan menyanggupi permintaan klarifikasi majelis MK kalau tanda tangan yang dibubuhkan dalam berkas permohonan itu asli.

“Saat tanda tangan itu masing-masing kuasa hukum memang terburu-buru, bukan berarti kami mengabaikan hal detil itu. Jadi iya (ditandatangani) orangnya langsung, ini bisa dikonfirmasi pada orangnya langsung,” terang Erwin menjawab pertanyaan majelis.

Ditemui usai persidangan, Erwin melanjutkan pihaknya tidak keberatan jika memang diharuskan mengklarifikasi persoalan keabsahan tanda tangan ini. Namun, dia menyayangkan sikap MK yang mempermasalahkan tanda tangan ini karena akan berimplikasi pada substansi permohonan (gugur). Namun, bukan berarti pihaknya menyepelekan soal tanda tangan. "Lagipula, kalau Mahkamah mau mempersoalkan tanda tangan itu seharusnya dalam proses sidang perbaikan permohonan dong," kritiknya.

Menurutnya, jika MK berpikir hanya karena ada persoalan formalitas tanda tangan itu dapat berakibat permohonan ini gugur. Hal ini sebagai sebuah langkah mundur lembaga MK sejak berdiri tahun 2003.

“Baru kali ini dalam sejarah MK, kemudian MK terkesan lebih intimidatif menekankan pada hal formalitas dalam perkara hak konstitusionalitas,” ujarnya kecewa.

Menanggapi itu, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen (Pol) Sam Budigusdian menyesalkan perbedaan tanda tangan kuasa para pemohon. Sesuai permintaan Mahkamah, Polri akan mengidentifikasi melalui uji forensik apakah tanda tangan kuasa hukum tersebut asli atau palsu. “Kalau memang terbukti temuan dari majelis hakim ini, ada proses hukum bagi mereka yang memalsukan (tanda tangan, red),” kata Sam.

Erwin Natosmal dan kawan-kawan mewakili Alissa Q Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, dan PP Pemuda Muhammadiyah. Mereka mempersoalkan kewenangan Polri menerbitkan SIM dan STNK. Jika Polri ingin fokus pada penegakan hukum, seharusnya kewenangannya menerbitkan SIM-STNK dihapuskan. Ada usulan agar dibentuk lembaga khusus.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info