Kriminolog Adrianus Meliala berpendapat bahwa dokumentasi atau bank data sidik jari itu sangat penting, terutama untuk kepentingan alat bukti. Sidik jari sering digunakan aparat kepolisian untuk mengungkap kejahatan, baik yang konvensional maupun white collars crime.
Sebenarnya banyak wadah yang bisa digunakan untuk mengumpulkan sidik jari. Di Depkeh, misalnya, bisa diambil pada saat pembuatan paspor di Imigrasi, atau pengurusan akte perusahaan. Di kepolisian bisa menggunakan data pembuatan SIM, STNK atau Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB).
Itu sebabnya, bagian Daktiloskopi tidak hanya di Ditjen AHU tetapi juga di kepolisian. Seksi Daktiloskopi dibentuk pertama kali pada 13 Agustus 1951 pada Dinas Reserse Kriminal Jawatan Kepolisian Negara. Selain sidik jari (daktiloskopi), divisi ini juga menerapkan teknis identifikasi sinyalemen.
Adrianus Meliala berpendapat bahwa membuat bank data sidik jari sebenarnya tidak sulit. Yang penting harus ada kerjasama. Kalau mau integrated tidak sulit. Apalagi sudah banyak instansi yang mengharuskan pendataan sidik jari, ujar kriminolog Universitas Indonesia itu.
Mungkin banyak orang yang tidak tahu. Tetapi itulah salah satu tugas yang harus diemban Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Tugas itu malah sudah diamanatkan sejak zaman Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 27 tertanggal 16 Januari 1911 dan dimuat dalam Staatblad Tahun 1920 Nomor 259. Di dalam Koninklijk itu dibebankan tugas kepada Departemen Kehakiman untuk membuat sistem identifikasi sidik jari.
Lantas disusul kemudian dengan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 21 tertanggal 30 Maret 1920. Atas dasar itulah kemudian dibentuk Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman dan HAM yang secara struktural di bawah Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Ditjen yang kini dipimpin Zulkarnain Yunus itu bertugas mengambil, merumuskan dan menyimpan slip sidik jari seluruh warga negara Indonesia.
Ironisnya, meskipun sudah dimulai sejak zaman Belanda, hingga kini perumusan sidik jari warga negara Indonesia belum juga selesai. Dalam Rapat Kerja Menteri Hukum dan HAM dengan DPR 1 Desember lalu terungkap bahwa perumusan sidik jari itu masih menyisakan tumpukan tugas. Dalam tiga tahun terakhir (hingga Januari 2003) saja tunggakan di Ditjen AHU mencapai 4.464.972 rumusan sidik jari.
Salah satu penyebab kelambanan itu adalah sistem pengambilan dan perumusan yang masih manual alias tradisional. Berdasarkan bahan Raker dengan DPR, Depkeh menegaskan sudah berusaha mengubah model manual itu ke sistem komputerisasi. Pengadaan alat otomatisasi sidik jari AFIS (Automated Fingerprint Identification System) sudah dirintis sejak tahun 2000. Sayang, pengadaannya masih terkendala dana yang diperkirakan mencapai Rp105 miliar.
















