Hubungan Industrial Ibarat Ikatan Perkawinan
Berita

Hubungan Industrial Ibarat Ikatan Perkawinan

Kepercayaan menjadi kata kunci terbinanya hubungan industrial yang harmonis. Terjalin dalam ‘akad nikah’ berupa perjanjian kerja bersama.

CR-12
Bacaan 2 Menit
Perkara di PHI dapat berkurang jika hubungan pekerja dan pengusaha harmonis. Foto: SGP
Perkara di PHI dapat berkurang jika hubungan pekerja dan pengusaha harmonis. Foto: SGP

Perselisihan hubungan industrial dapat diantisipasi atau bahkan dikurangi bila pekerja dan pengusaha masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Kesepakatan perjanjian kerja dapat digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. “Hubungan industrial itu seperti hubungan suami–istri,” ujar Retno Wulandari, Kasubdit Analisis Diskriminasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Serikat Pekerja Birotika Semesta DHL (SPBS DHL), Jumat (28/10) di Jakarta.

 

Retno menitikberatkan pada pentingnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pasalnya, dalam PKB itulah kesepakatan-kesepakatan kerja dibangun secara demokratis karena didalamnya termaktub kepentingan pengusaha dan pekerja.

 

Ia juga menyadari tidak sedikit permasalahan yang terjadi di lapangan terkait penyusunan PKB. Sebagin besar masalah yang terjadi, berpangkal pada tidak adanya rasa saling percaya. Dimana pengusaha tidak percaya bahwa PKB akan membuat pekerja lebih bersemangat dalam bekerja. Sedangkan pekerja tidak percaya kepada pengusaha karena menilai pengusaha tidak akan memenuhi tuntutan pekerja.

 

Seperti kasus perselisihan hubungan indsutrial yang dihadapi Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Serikat Pekerja Bank Swadesi Club (SPSC) dan lainnya. Perselisihan mereka bermula dari rencana pembentukan PKB. Sampai akhirnya terjadi mutasi, penurunan gaji dan bahkan PHK sepihak.

 

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timbul Siregar dalam kesempatan yang sama mengamini pemaparan Retno. Menurutnya PKB harus mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Dalam pembentukannya, harus ditulis secara rinci dan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. “Membuat PKB itu jangan terburu-buru, jangan juga terlalu lama, harus dibuat rinci,” tutur Timbul.

 

Menurut Timbul adanya multitafsir dalam PKB akan menyulitkan pengusaha ataupun buruh dalam pelaksanaannya di lapangan. Ia mengakui menemukan banyak kasus seperti ini di PHI Jakarta. “Jadinya multitafsir, pengusaha maksudnya begini, pekerja maksudnya begitu, ya nggak ketemu.”

 

Mantan Ketua Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM), Mirisnu Viddiana, masih dalam kesempatan yang sama menuturkan, pembentukan PKB itu sulit dan memakan waktu. Tapi bukan lantas hambatan itu memundurkan perjuangan pekerja untuk membentuk PKB.

 

Sebaliknya, bagi wanita yang akrab disapa Viddi ini, tidak ada alasan untuk tidak membuat PKB. Menurutnya di situlah tempat berlindung bagi kepentingan dan hak-hak pekerja yang harus dipatuhi perusahaan. “Kami berjuang membentuk PKB itu kurang lebih empat tahun,” kata dia.

 

Saat ini, SPBS DHL sedang memperjuangkan terbentuknya PKB. Tapi masih terbentur dengan berbagai persoalan. Diantaranya adalah penguatan Serikat Pekerja dan pihak direksi yang belum mau mengadakan perundingan PKB. “Jumlah anggota di serikat kita masih kurang untuk mengadakan PKB dan belum ada iktikad baik juga dari direksi untuk bikin PKB” ujar Octavia Oceanto, Ketua Umum SPBS DHL kepada hukumonline di PHI Jakarta, Senin (17/10).

 

Lain halnya dengan Direktur PT Birotika Semesta, Rocky J Pesik. Dalam acara seminar itu dia mengatakan bahwa diberlakukannya Peraturan Perusahaan (PP) dirasa sudah cukup. Baginya PP sudah seperti PKB dengan alasan pihak pekerja sudah diikutsertakan dalam pembentukan PP.

 

Octavia mengakui bahwa SPBS DHL pernah diundang direksi untuk merundingkan pembentukan PP. Namun pria yang akrab disapa Ossy ini mengatakan bahwa yang diinginkan SPBS DHL adalah PKB, bukan PP. Atas dasar itu maka perwakilan dari pihak pekerja tidak menghadiri undangan itu. “Kita diundang tapi kita nggak mau datang, karena yang kita mau PKB bukan PP,” kata dia.

 

Senada dengan Ossy, Retno juga menegaskan bahwa PKB lebih baik ketimbang PP. Dengan alasan PKB mampu menyerap aspirasi dari pekerja dan pengusaha secara proporsional ketimbang PP. Sehingga kedua belah pihak diuntungkan. “PKB lebih baik daripada PP,” pungkas Retno.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info