Berdasarkan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2010 tentang BPIH 2010, penanggung jawab penyedia valuta asing adalah BI dan BPS Haji. Mekanisme pengadaannya diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 3 Keppres 80/2003, prinsip dasar pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien dan efektif. Sementara Pasal 4 huruf (h), mengharuskan pengumuman lelang tender terbuka pada publik. Sementara kerancuan living cost terlihat dari besaran pengembalian uang pada jamaah selama kurang lebih 40 hari dalam bentuk SAR1500 per jamaah. Total realisasi uang saku tahun penyelenggaraan haji 2006-2009 sebesar AS$383.571.764 dengan keseluruhan jamaah mencapai 946.657 orang.
Kritik DPR Ibadah Haji
Mengenai rencana kepergian rombongan anggota DPR dalam rangka pengawasan haji pada 9-21 November mendatang, ICW menyebutkan bahwa legislatif tidak profesional.
Pasalnya, anggota DPR yang mengawasi ibadah haji juga membawa keluarga, dikhawatirkan tak akan menghasilkan rekomendasi perbaikan kualitas pelaksanaan ibadah haji. "Hal itu patut dikritisi karena DPR membawa keluarga tapi ditanggung negara. Ini tak profesional," papar Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan.
Seperti diketahui, tim pengawasan haji terdiri dari 67 anggota DPR beserta pendamping. Menurut Ade terbuka kemungkinan menggunakan uang dari Kementerian Agama dan uang jamaah haji.
Hal ini dibuktikan dengan memo dari Kepala Perwakilan RI Staf Teknis Urusan Haji M Syairozi Dimyathi pada Bendahara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Sektor Luar negeri pada 21 November 2009 lalu. Di dalamnya ada permintaan pembiayaan akomodasi rombongan Komisi VIII DPR di Hotel Al Madina Palace, Jeddah.
Biaya yang diminta SAR8.675 atau senilai Rp21,687 juta. ICW pun miris pada fakta ini.
Apabila ini terjadi, lanjut Ade, pengawasan yang dilakukan tak bakal membuahkan temuan berarti karena menghabiskan waktu menemani beribadah para pendampingnya.
















