Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) menyoroti implikasi perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 terhadap dunia usaha. Perubahan klasifikasi usaha dinilai tidak sekadar menjadi persoalan administratif, tapi berkaitan dengan keberlangsungan perizinan, tingkat risiko usaha, penanaman modal, hingga potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi perusahaan.
Director of Corporate Affairs & Legal PT Amerta Indah Otsuka, Tri Junanto Wicaksono, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi anggota untuk bertukar pandangan mengenai implementasi kebijakan KBLI. Apalagi topik yang diangkat masih kekinian dan diperbincangkan di kalangan in house counsel.
“Hari ini akan kita bahas lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan KBLI bersama pakarnya,” kata Tri dalam Rapat Umum Anggota dan Diskusi Panel ICCA 2026, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, forum tersebut penting karena perusahaan tidak semata-mata menjalankan bisnis, tetapi juga melibatkan sumber daya manusia yang menjalankan setiap proses dan keputusan bisnis. Karena itu, pembahasan mengenai dunia usaha perlu turut melihat aspek manusia, termasuk kesehatan mental di lingkungan kerja.
Baca juga:
- RUA ICCA 2026 Sahkan Laporan Pengurus 2025, Luncurkan Sistem Keanggotaan Digital
- Jurist Future Hub: Kolaborasi BEM FH Undip, ICCA, dan IKAFH untuk Kembangkan Karier Mahasiswa
Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Tri soal penguatan komunitas in-house counsel perlu melihat anggota bukan hanya dari perannya sebagai profesional hukum perusahaan, tapi juga sebagai individu yang menjalankan fungsi strategis di lingkungan kerja.
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Advokasi, dan Kajian ICCA itu berharap diskusi tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih luas bagi para anggota ICCA. Dengan demikian setiap kebijakan dan keputusan bisnis tetap mempertimbangkan manusia yang berada di balik operasional perusahaan.
