Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih terus menjadi sorotan publik, salah satunya dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga pemerhati masalah rasuah ini mencatat ada sekitar 84 hakim tipikor di 14 Pengadilan Tipikor (tingkat provinsi) diduga bermasalah. Terutama menyangkut aspek integritas, kualitas, dan administratif.
“Dalam beberapa bulan kami telah melakukan tracking terhadap hakim tipikor, kerja sama dengan mitra daerah. Dari catatan rangkuman kita ada sejumlah persoalan yang terjadi di 14 Pengadilan Tipikor daerah menyangkut integritas, kualitas, dan administratif hakim tipikor,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Juntho usai menyerahkan hasil tracking 84 hakim tipikor kepada Komisi Yudisial (KY), Selasa (28/8).
Emerson mengatakan dari aspek persoalan administratif mayoritas hakim tipikor belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Demikian pula dengan hakim ad hoc. “Ada hakim ad hoc masih kental hubungannya dengan partai politik, ada yang bekas anggota DPRD. Ditemukan juga ketidakjujuran, khususnya hakim ad hoc ketika menyampaikan data kepada MA,” ungkap Emerson.
Dari aspek kualitas, beber Emerson, ditemukan adanya ketidakcermatan hakim tipikor dalam mempelajari perkara. “Kalau hakim tidak berkualitas mudah kita lihat, kalau hakim yang tidak berintegritas putusannya juga tidak wajar. Indikasinya, hakim pasif di persidangan, tetapi aktif di luar persidangan, memang beda tipis antara faktor kualitas dan integritas,” katanya.
Sementara aspek Integritas, lanjut Emerson, ada beberapa hakim tipikor diduga melanggar melakukan kode etik hakim dan pernah dilaporkan ke KY dan Mahkamah Agung (MA). Misalnya, ada hakim yang sudah didemosi ke daerah terpencil, ada temuan hakim tipikor yang masih membuka praktek kepengacaraan, ada hakim karir yang bertemu pihak berperkara/pengacara, ada hakim karir masih menangani perkara nonkorupsi.
“Ini membuka peluang adanya indikasi mafia peradilan yang menggurita masuk ke Pengadilan Tipikor daerah dimana hakim masih menemui pengacara, kongkalikong untuk membebaskan korupsi atau menjatuhkan vonis ringan,” bebernya.
Donald Faridz menambahkan 84 orang hakim tipikor baik karir maupun ad hoc itu berasal dari 14 provinsi diantaranya Pengadilan Tipikor Jambi, Bengkulu, Semarang, Manado, Padang, Mataram, Kendari, Surabaya, Serang, Medan, Makasar, Yogyakarta. “ICW juga sedang dan akan menyelesaikan riset terhadap evaluasi hakim tipikor, persoalan serius ketika MA melakukan proses seleksi hakim ad hoc, tracking juga tidak berjalan maksimal,” katanya.
Dari hasil riset itu, setidaknya ada sekitar 71 terdakwa kasus korupsi yang terdakwanya divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor. Hal ini juga terkait dengan kompetensi, independensi, dan kemampuan hakim tipikor itu sendiri. ICW juga melakukan eksaminasi putusan kasus korupsi 10 Pengadilan Tipikor. Ketika ada putusan-putusan yang kontroversial, dilihat bagaimana sosok hakimnya, punya integritas atau tidak?
“Hasil proses rekam jejak itu sudah kita serahkan ke KY, ada indikasi suap dan pelanggaran kode etik. KY sudah merespon dan akan mempelajari serius laporan penyalahgunaan wewenang itu,” imbuhnya.
Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar sangat menyambut baik penyampaian data traking 84 hakim tipikor dari ICW ini. “Apa yang disampaikan ICW berupa data tracking 84 hakim tipikor sejalan yang sedang dilakukan KY. Ini juga akan menambah informasi apa yang dibutuhkan KY,” kata Asep.
Menurutnya, aspek integritas memang merupakan ranah KY karena ada pelanggaran kode etik di situ. Dari aspek kualitas menyangkut pemahaman hakim terhadap materi hukum, tata-cara persidangan akan ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan hukum. “Aspek administrasi, hakim karier yang masih memegang perkara nonkorupsi, nanti akan kita komunikasikan kepada MA,” janjinya.
