Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Juntho, mempersoalkan salah satu calon Kapolri yang tengah diproses oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Calon yang dimaksud adalah Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso. Hal ini tekait dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh kepolisian.
Menurut Emerson, Budi Waseso telah melalanggar Hak Asasi Manusia (HAM) ketika memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Bambang. “Pelaku korupsi saja tidak boleh jadi Kapolri, apalagi pelanggar HAM,” katanya, Jumat (6/2).
Meski begitu, kata Emerson, siapapun yang bakal diusulkan menjadi calon Kapolri harus dengan rekam jejak yang baik dan bersih. “Untuk memastikan rekam jejak ini harus menanyakan KPK, PPATK, Komnas HAM, Ditjen Pajak, apakah figur-figur calon Kapolri ini tepat atau tidak? Kalau tidak akan mengulang sejarah yang sama dengan muncul penolakan dari masyarakat, seperti kasus pencalonan Komjen Budi Gunawan,” ujarnya.
Terkait Budi Gunawan, Emerson menyarankan agar presiden sebaiknya membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan mencari calon pengganti lainnya. Namun, itu tadi, ia meminta agar proses pencalonan harus dijaring dengan ketat. “Setidaknya Kapolri yang dipilih yang memiliki noda paling sedikit,” sarannya.
Hal yang sama disampaikan Analisis Ekonomi & Politik Labor Institute Indonesia,Andy William Sinaga. Dia meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah–langkah strategis dalam melakukan perubahan secara total dalam bentuk revolusi mental ditubuh Polri.
Menurutnya, waktu yang tepat dalam melakukan revolusi mental Kapolri dapat dilakukan melalui proses screeningatau proses seleksi ketat bagi kandidat Kapolri yang telah diusulkan oleh Kompolnas.
Dalam melakukan screening atau seleksi ketat tersebut, kata Andy, Jokowi dapat meminta tim 9 yang telah ada saat ini untuk membantu dalam menjaring calon Kapolri yang diisulkan oleh Kompolnas, dengan keputusan akhir tetap ada ditangan presiden.
Labor Institute berpendapat bahwa tim 9 yang ada saat ini mempunyai kompetensi dalam melakukan screening tersebut dikarenakan keanggotaan team tersebut berasal dari mantan petinggi Polri, ahli hukum dan tokoh masyarakat yang kredibilitasnya tidak usah diragukan.
Selain itu, tambah Andy, tim 9 dapat membuat berbagai kriteria dalam melakukan penjaringan seperti, kompentensi, skill,mental spritual, dedikasi dan komitmen dalam penenggakkan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi.
“Sebagai contoh, calon Kapolri mendatang harus dapat melakukan revolusi mental dalam memberantas pungutan liar dan menata birorkrasi pembuatan, pengurusan dan perpanjangan SIM, STNK, tanggap terhadap pemberian rasa aman dalam masyarakat,” ujarnya.
Menurut Emerson, Budi Waseso telah melalanggar Hak Asasi Manusia (HAM) ketika memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Bambang. “Pelaku korupsi saja tidak boleh jadi Kapolri, apalagi pelanggar HAM,” katanya, Jumat (6/2).
Meski begitu, kata Emerson, siapapun yang bakal diusulkan menjadi calon Kapolri harus dengan rekam jejak yang baik dan bersih. “Untuk memastikan rekam jejak ini harus menanyakan KPK, PPATK, Komnas HAM, Ditjen Pajak, apakah figur-figur calon Kapolri ini tepat atau tidak? Kalau tidak akan mengulang sejarah yang sama dengan muncul penolakan dari masyarakat, seperti kasus pencalonan Komjen Budi Gunawan,” ujarnya.
Terkait Budi Gunawan, Emerson menyarankan agar presiden sebaiknya membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan mencari calon pengganti lainnya. Namun, itu tadi, ia meminta agar proses pencalonan harus dijaring dengan ketat. “Setidaknya Kapolri yang dipilih yang memiliki noda paling sedikit,” sarannya.
Hal yang sama disampaikan Analisis Ekonomi & Politik Labor Institute Indonesia,Andy William Sinaga. Dia meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah–langkah strategis dalam melakukan perubahan secara total dalam bentuk revolusi mental ditubuh Polri.
Menurutnya, waktu yang tepat dalam melakukan revolusi mental Kapolri dapat dilakukan melalui proses screeningatau proses seleksi ketat bagi kandidat Kapolri yang telah diusulkan oleh Kompolnas.
Dalam melakukan screening atau seleksi ketat tersebut, kata Andy, Jokowi dapat meminta tim 9 yang telah ada saat ini untuk membantu dalam menjaring calon Kapolri yang diisulkan oleh Kompolnas, dengan keputusan akhir tetap ada ditangan presiden.
Labor Institute berpendapat bahwa tim 9 yang ada saat ini mempunyai kompetensi dalam melakukan screening tersebut dikarenakan keanggotaan team tersebut berasal dari mantan petinggi Polri, ahli hukum dan tokoh masyarakat yang kredibilitasnya tidak usah diragukan.
Selain itu, tambah Andy, tim 9 dapat membuat berbagai kriteria dalam melakukan penjaringan seperti, kompentensi, skill,mental spritual, dedikasi dan komitmen dalam penenggakkan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi.
“Sebagai contoh, calon Kapolri mendatang harus dapat melakukan revolusi mental dalam memberantas pungutan liar dan menata birorkrasi pembuatan, pengurusan dan perpanjangan SIM, STNK, tanggap terhadap pemberian rasa aman dalam masyarakat,” ujarnya.