Hikam menjelaskan kesiapan pemerintah untuk melaksanakan e-government. "Kita harus mulai dengan memanfaatkan apa yang ada. Selain itu, kita mungkin tidak dapat menghindari pelaksanaan e-government dalam beberapa hal, misalnya saja di bea cukai," kata Hikam.
Ia mengakui, pada kenyataannya layanan publik oleh pemerintah di Indonesia masih pada tarap yang cukup primitif dan merupakan hal yang patut dipertanyakan. "Mungkin karena masalah mentality, paradigma untuk mempersulit berpikir, dan praktek yang buruk di lapangan," ujar Hikam
Lima faktor penting
Hikam mengemukakan, setidaknya ada lima faktor penting untuk pelaksanaan e-government di Indonesia. Pertama, masalah kesiapan infrastruktur. Hikam berpendapat, jaringan infrastruktur yang ada sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin sambil menunggu peningkatan.
Faktor kedua, masalah leadership yang akan memotori e-government. Hal ini penting karena di kalangan birokrasi perlu ada semacam empati atas pelayanan publik yang lebih baik melalui e-government. Hal ini penting karena ada tendensi kalangan birokrat yang berusia 40 tahun ke atas kurang menyukai melakukan pekerjaannya dengan menggunakan komputer.
Faktor ketiga adalah masalah SDM (Sumber Daya Manusia) serta sosial dan budaya yang merupakan faktor penting yang berimplikasi luas. Hikam melihat, permasalahan yang ada selama ini atas berbagai situs milik pemerintah adalah masalah kontinuitas pelayanan.
Hikam mencontohkan kerjasama antara PT Pos Indonesia dengan Depperindag untuk menyebarkan informasi harga barang kebutuhan sehari-hari. Informasi ini tentunya perlu di-update setiap hari. Namun, ternyata program ini tidak berjalan karena tidak jelas pihak mana yang berkewajiban meng-update-nya.
Faktor keempat, masalah security (keamanan). Hal ini cukup penting karena jika layanan e-government dapat dilakukan melalui internet, maka berarti seluruh jaringan milik pemerintah yang terkoneksi ke internet akan terbuka bagi pengakses internet.
Faktor terakhir, masalah local content. "Pengembangan content serta infrastruktur yang ada sebaiknya berasal dari produk lokal," kata Hikam.
Conflict of interest
Sementara itu, Kepala Badan Informasi dan Teknologi Informasi Departemen Keuangan Dr. Daeng M. Nazier mengemukakan bahwa banyak tantangan untuk mengaplikasikan e-government ini.
Tantangan itu di antaranya adalah banyaknya pihak yang terkait, sehingga besar kemungkinan timbulnya conflict of interest. Selain itu, permasalahan keanekaragaman teknis, sistem, dan aplikasi. "Permasalahan semakin diperparah oleh sistem kerja birokrasi dan pelayanan publik yang terkotak-kotak," ujar Daeng.
Untuk itu, Daeng menyebutkan ada beberapa strategi penting untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Salah satu strategi itu di antaranya adalah nantinya portal e-government difokuskan pada pelayanan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan single entry point.
Berkenaan dengan portal ini, Hikam menyebutkan portal yang akan dijadikan single entry point adalah ipteknet yang saat ini pengelolaannya sudah dialihkan ke TKTI (Tim Koordinasi Telematika Indonesia). Menurutnya, pihaknya mendapatkan bantuan dari World Bank bagi pengembangan ipteknet ini.
Strategi lainnya, menurut Daeng, adalah penerapan standar e-government berupa integrasi sistem dan aplikasinya, memperkuat infrastruktur, pelayanan terpadu, serta peningkatan SDM.
