Setelah digugat balik oleh Lion Air Senin lalu (3/9), penumpang yang kehilangan bagasi senilai Rp2,9 miliar ini pun mendapat giliran mengajukan repliknya, Senin (10/9). Dalam repliknya, Umbu S Samapaty curiga dengan jumlah ganti rugi yang diajukan Lion Air.
Dalam gugatan baliknya itu, Lion Air meminta ganti rugi material sebesar Rp3 miliar untuk biaya konsultasi dan jasa advokat. Serta ganti rugi immaterial senilai Rp500 miliar karena telah melakukan pencemaran nama baik dengan hilangnya koper tersebut.
Menurut Manuarang Manalu, kuasa hukum penggugat, angka tersebut tidak masuk akal, tidak berdasar, dan mengada-ada. “Apa emang iya, biaya lawyer Rp3 miliar,” ucap Manuarang heran usai persidangan, Senin (10/9).
Manuarang sampaikan hukum Indonesia tidak mengenal gugatan dengan memasukkan biaya pengacara sebagai unsur yang dapat dimintakan dalam ganti kerugian. Kecuali di negara-negara Eropa.
Menurutnya, hukum acara di Indonesia tidak mengharuskan penggugat atau tergugat untuk bercara menggunakan pengacara. Sehingga, jika seseorang menggunakan jasa pengacara, biaya tersebut telah menjadi risiko pengguna jasa.
Mengenai dalil gugatan maskapai penerbangan ini, Manuarang menyatakanmeminta ganti kerugian immaterial atas pencemaran nama baik adalah suatu hal keliru. Pasalnya, unsur pencemaran nama baik ini harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum pidana bahwa kliennya telah melakukan pencemaran nama baik yang merugikan maskapai. Apalagi, hukum acara perdata tidak mengenal gugatan ganti kerugian berdasarkan pencemaran nama baik.
“Ada yurisprudensiyang mengatakan harus dibuktikan dulu pencemaran nama baiknya. Tapi saya lupa yurisprudensi tahun berapa. Itu tentang kasus Ali Sadikin dengan Baramuli,” tegasnya.
Lebih lanjut, Manuarang menyebut Lion Air telah mencoba mengalihkan atau mengaburkan pokok permasalahan. Bahkan, mencoba memutarbalikkan fakta untuk menghindari kewajibannya kepada kliennya, Umbu S Samapaty.
“Penggugat rekonvensi berharap agar tuntutan ganti kerugian immaterialnya yang tidak berdasar dan tidak masuk akal tersebut dikabulkan agar penggugat rekonvensi dapat membeli pesawat baru lagi,” tulis Manuarang dalam berkas repliknya.
Untuk itu, Manuarang meminta kepada majelis hakim menyatakan gugatan balik Lion Air tidak dapat diterima karena tidak jelasnya dalil gugatan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582.K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
Menanggapi hal ini, kuasa hukum PT Lion Mentari Airlines,Nusirwin balik menyerang. Ia mengatakan bahwa penggugat konvensi hanya asal menjawab dan tidak lagi berdasarkan hukum. Menurut dirinya, dalil gugatan tetap berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam pasal tersebut diatur mengenai ganti kerugian baik secara material maupun immaterial.
“Penggugat telah salah dalam menafsirkan gugatan balik kita. Dasar hukum gugatan kita adalah PMH (perbuatan melawan hukum, red). Lihat pada petitum kita,” jawab Nusirwin melalui blackberry messenger, Senin (10/9).
Lebih lanjut, Nusirwin mengatakan bahwa Lion Air tidak pernah menyebutkan ganti kerugian tersebut untuk membeli pesawat. Dirinya akan membuktikan dalil tersebut. Bahkan, Ia pun menyebut dalil-dalil replik penggugat sudah keluar dari pokok perkara dan tidak berdasar hukum.
“Sepertinya penggugat sudah tidak punya bahan lagi untuk menjawab dalil-dalil jawaban tergugat sehingga dalil repliknya tidak berdasarkan hukum sama sekali. Untuk itu, pantas dan patut untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima,” pungkasnya lagi.
