Kalau tujuan berpraktek adalah untuk keperluan akademis, menurut Luhut, hal itu masih dimungkinkan dan masih ada peluang untuk diperbolehkan. Yaitu, dengan cara pemberian ijin praktek insidentil. Contohnya seperti in house lawyer dari perusahaan yang boleh beracara dalam rangka membela perusahaannya, tetapi hal itu tidak boleh menjadi mata pencahariannya.
Luhut menyatakan, jika tujuan dosen berpraktek adalah untuk memberi nuansa praktis dalam mengajar, hal itu dapat dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi. Menurutnya, dosen yang ingin berpraktek, bisa bekerja di LBH kampus. Namun, tidak boleh membuka kantor advokat.
Pasal 3 UU Advokat menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan Polri.
Dalam pembahasan RUU Advokat, pasal rangkap jabatan sempat menjadi pasal yang alot perdebatannya, terutama soal rangkap jabatan advokat dengan anggota DPR. Beberapa dosen yang mengatasnamakan dosen FH PTN se-Indonesia juga telah mengajukan protes akan larangan rangkap jabatan PNS dengan advokat dan berencana menghadap presiden Megawati untuk menyampaikan keberatan mereka.
















