IKA FH Unpad Serukan Kawal Implementasi KUHAP Baru
Terbaru

IKA FH Unpad Serukan Kawal Implementasi KUHAP Baru

KUHAP baru mengakomodasi penyempurnaan kewenangan dan penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

CR 36
Bacaan 3 Menit

Pembagian kewenangan ini penting terutama pada tahap prapenuntutan di mana ketidakjelasan mengenai pengulangan perbaikan perkara dan batas waktunya kerap terjadi. Bolak-balik perkara ini berusaha diperbaiki oleh KUHAP baru dengan mengatur mengenai gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli. Kombinasi dari para pihak tersebut dihadirkan untuk memperjelas perbaikan yang harus dilakukan.

Meskipun fungsi keduanya dipisah secara tegas, Ninin menyoroti bahwa peran penuntut umum sebagai penguasa perkara (dominus litis) tetap terlihat dalam fakta bahwa penyidikan dan penuntutan merupakan proses yang tidak terpisahkan atau berkesinambungan. Selain itu, tahap penuntutan menentukan apakah perkara akan dilanjutkan atau tidak untuk pemeriksaan di persidangan.

Meskipun berperan sebagai dominus litis, penuntut umum tetap dilibatkan dalam penanganan tindak pidana oleh penyidik. Artinya, fungsi koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu tetap dijalankan.

Deferred prosecution agreement

Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fengki Indra, mengakui bahwa pengaturan mengenai hubungan antara penyidik dan penuntut umum menjadi lebih terintegrasi dan jelas pasca disahkannya KUHAP baru. Namun, selain hubungan antara penyidik dan penuntut umum, KUHAP baru juga menegaskan mekanisme hukum yang sebelumnya belum diatur di KUHAP lama.

Salah satu mekanisme hukum tersebut adalah deferred prosecution agreement (DPA). DPA adalah mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya adalah korporasi. DPA diterapkan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan.

Syaratnya adalah pembayaran kerugian akibat tindak pidana oleh korporasi, reformasi tata kelola perusahaan, adanya pengawasan dari pengadilan dalam proses pelaksanaannya, pelakunya bukan individu, serta diatur secara sukarela dan berbasis negosiasi.

“Fungsi yang diharapkan dari mekanisme DPA ini adalah diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pemetaan pembinaan korporasi. DPA bisa menjadi insentif bagi korporasi untuk memperbaiki sistem internal,” ujarnya.

Para narasumber menilai bahwa KUHAP baru ini telah mengatur pemisahan fungsi kelembagaan secara lebih jelas. Selain itu, mekanisme hukum oleh masing-masing instansi yang mengedepankan hak asasi dan keadilan juga telah diakomodasi. Meskipun demikian, seluruh lembaga masih memiliki tugas untuk memastikan implementasi KUHAP baru dilaksanakan dengan optimal demi penegakan hukum di Indonesia.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info