Sidang kali ini dihadiri oleh sejumlah pengurus IKAHI Pusat diantaranya Ketua Umum IKAHI Muhammad Saleh dan Ketua IKAHI II Imam Soebechi. Sebelumnya, dalam perbaikan permohonannya, pemohon mempertegas bahwa yang mengajukan permohonan UU SPPA adalah pengurus IKAHI Pusat.
Pasal 96 berbunyi, “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200 juta”. Pasal 7 ayat (1) memuat kewajiban upaya diversi bagi ancaman pidana di bawah tujuh tahun.
Pasal 100 menyebut “Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”. Misalnya, Pasal 35 ayat (3) menyebutkan jika jangka waktu penahanan anak selama 25 hari habis, hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
Pasal 101 juga menyebutkan “pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”
“Ketentuan itu membelenggu independensi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dan menimbulkan ketakutan bagi hakim untuk mengadili perkara-perkara anak,” kata Lilik.
Menurutnya, ketentuan itu merupakan hukum pidana formal anak untuk menegakkan hukum pidana materil anak. Konsekuensi pelanggaran hukum pidana formal anak adalah sanksi administratif karena masuk ranah pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang merupakan kewenangan MA dan KY.
“Pasal 96, Pasal 100, Pasal 101 UU SPPA bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Kita minta pasal-pasal dihapus,” tegasnya.
















