Iklan Pendidikan Gratis Dinilai Membingungkan Masyarakat
Berita

Iklan Pendidikan Gratis Dinilai Membingungkan Masyarakat

Pendidikan gratis dari pemerintah pusat meliputi SD, SMP dan yang sederajat, jika Pemda mau memperluas diberikan kewenangan lebih, tergantung dari kemampuan daerahnya sendiri.

Fat
Bacaan 2 Menit

 

Pasal 17 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

 

Ia menjelaskan, ada tiga jenis biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Pertama, satuan biaya pendidikan, ini meliputi biaya program wajib belajar baik formal maupun non formal. Kedua, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Biaya ini meliputi, biaya operasional pendidikan, biaya untuk aset lingkungan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya personalia seperti gaji pokok pegawai dan tunjangannya.

 

Untuk dua jenis biaya ini ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah yang dialokasikan dalam anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini tercantum dalam PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, ujarnya.

 

Jenis yang ketiga adalah biaya pribadi peserta didik. Untuk biaya ini, Bambang menekankan bahwa orang tua didik memiliki kewajiban untuk membiayainya. Seperti, kursus di luar kewajiban program sekolah, pakaian seragam, makan dan minum peserta didik ini yang harus ditanggung sendiri oleh orang tua wali, katanya.

 

Untuk itu, Bambang akan melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait pendidikan gratis yang sudah dicanangkannya. Ia memaklumi setiap pandangan yang berbeda dalam melihat iklan tersebut. Kita akan mensosialisasikan lebih jauh mana-mana yang dibiayai pemerintah dan mana yang dibiayai oleh orang tua, tegasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info