ILO Undang Stakeholders Bahas Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
Berita

ILO Undang Stakeholders Bahas Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Organisasi perburuhan internasional (ILO) menggagas lokakarya untuk membahas pelecehan seksual di tempat kerja. Pengusaha, pekerja dan pemerintah perlu duduk bersama merumuskan kebijakan dan pencegahan.

Mys
Bacaan 2 Menit
ILO Undang <i>Stakeholders</i> Bahas Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
Hukumonline

 

Lebih tegas lagi, pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas (a) keselamatan dan kesehatan; (b) moral dan kesusilaan; dan (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

 

Dua bentuk

ILO menengarai ada dua bentuk pelecehan seksual di tempat kerja, yaitu quid pro quo (bermakna ‘ini untuk itu') dan penciptaan suasana kerja yang penuh intimidasi. Pelecehan quid pro quo merujuk pada tuntutan seseorang yang memegang kekuasaan, seperti penyelia, untuk melayani hasrat seksualnya guna mempertahankan atau mendapatkan haknya atas kenaikan upah. Termasuk juga promosi, kesempatan pelatihan, mutasi atau pekerjaan itu sendiri.

 

Hal ini mendorong pekerja untuk memilih antara melayani hasrat seksual atau kehilangan hak-haknya di tempat kerja. Bentuk pelecehan ini disebut juga dengan ‘pemerasan seksual' (sexual blackmail).

 

Bentuk ‘penciptaan suasana kerja' dapat meracuni suasana kerja dan membatasi kinerja pekerja. Pelecehan seksual bisa terdiri dari fisik, verbal, non-verbal bernuansa seksual yang menyinggung orang yang dilecehkan. Pelecehan verbal dapat dilihat dari seringnya seseorang mengeluarkan pernyataan yang tidak sedap di dengar mengenai bagian tubuh sensitif seseorang atau percakapan yang bernuansa seksual. Prilaku non-verbal mengarah pada bahasa tubuh menggoda dan bernuansa seksual. Bisa juga berupa mempertontonkan gambar-gambar porno dengan teman sekerja.

Pelecehan seksual di tempat kerja sudah sering terjadi, tapi perhatian terhadap masalah ini terbilang masih baru. Padahal pelecehan seksual mempengaruhi pekerja, pengusaha dan masyarakat. Tempat kerja dimana pelecehan seksual dibiarkan cenderung mengalami penurunan produktivitas, sebab akan berakibat pada tingkat absensi, keluar masuknya pegawai dan citra buruk perusahaan..

 

International Labour Organization (ILO) menilai bahwa tidak adanya pengaduan dari korban, bukan berarti  pelecehan seksual di tempat kerja tidak ada. ILO menilai pelecehan seksual sebagai pelanggaran hak-hak dasar, menegaskan bahwa masalah ini menyangkut keselamatan dan kesehatan, diskriminasi kerja, kondisi kerja yang buruk serta kekerasan, khususnya terhadap perempuan, ujar Carmelio Noriel, Kepala Penasihat Teknis Proyek ILO tentang Hubungan Industrial di Indonesia.

 

Untuk itulah ILO menggagas sebuah pertemuan tripartit untuk membahasnya. Lewat acara berbentuk lokakarya yang akan diadakan Selasa (24/8) ini, ILO ingin menelaah kesiapan dari peraturan dan kebijakan yang ada di setiap perusahaan. Termasuk peraturan perusahaan dan perjanjian bersama dalam mencegah dan mengatasi masalah pelecehan seksual secara efektif, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelecehan seksual di tempat kerja, papar Gita Lingga, Media Relation Officer ILO Jakarta, dalam siaran pers yang diterima hukumonline (20/8).

 

Sinyal ke arah pentingnya pengaturan masalah pelecehan seksual di tempat kerja bukan tidak ada. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan antara pukul 23.00 hingga 07.00 WIB wajib ‘menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja'.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info