Pemerintah dinilai belum menemukan jalan keluar atas banyaknya kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tumpang tindih dengan lahan pertanian dan pemukiman rakyat. Izin ‘liar’ yang diterbitkan pejabat daerah seakan dibiarkan menjadi mesin uang bagi segelintir orang yang memiliki kepentingan di negeri ini.
Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Andrie S Wijaya, dalam jumpa pers dengan tema “NTT Tolak Tambang”, Jumat (9/3), di Jakarta. Menurutnya, IUP gelap sering diberikan pejabat daerah menjelang pemilihan umum (Pemilu) seperti pada tahun 2004, 2008, dan 2012. “Paket perizinan biasanya berhubungan dengan pilkada atau dinamika politik,” ujarnya.
Andrie menyayangkan kekayaan tambang yang ada di Indonesia hanya dijadikan mesin uang orang-orang yang berpolitik. Padahal, katanya, pertambangan merupakan sektor panas yang terus bergulir dan berputar, sementara tidak ada agenda konkret dari pemerintah mengenai penyelesaian konflik soal pertambangan ini.
Ketidakseriusan pemerintah semakin terlihat tatkala banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak diimplementasikan dengan benar. Hasil penelitian Jatam mencatat terdapat 418 IUP gelap, termasuk di daerah NTT. Hal ini sangat ironis mengingat selama ini NTT dikenal sebagai daerah pariwisata, pertanian, dan perikanan. “Bukan termasuk daerah dengan prioritas industri pertambangan,” katanya.
Andrie menjelaskan, wewenang penerbitan IUP memang berada di tangan pemerintah daerah. Namun, bukan berarti pemerintah pusat harus lepas tangan. Menurutnya, pemerintah pusat tetap berkewajiban untuk mengawasi izin-izin tersebut.
Dia juga menyoroti soal kontribusi di bidang pertambangan kepada daerah yang hanya mendapat satu persen. Menurutnya, jumlah itu tidak cukup untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Apalagi, pertambangan di NTT merusak ekologis dan tidak memperbaiki perekonomian negara.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, 16 Februari lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sering menemukan IUP palsu yang dikeluarkan oleh kepala daerah, baik bupati maupun walikota. Izin palsu tersebut diduga dikeluarkan oleh bupati baru tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan oleh pejabat daerah sebelumnya.
Terkait dengan PP No 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, Andrie menilai tidak ada hal substantif yang berubah dari PP sebelumnya. Dia menginginkan pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai industri pertambangan.
“Langkah nyata dari pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara seharusnya tidak dikesampingkan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Riza Damanik, menyatakan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tidak konstitusional. Untuk itu, ia mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait beberapa pasal yang dianggap menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD).
“Di dalam UU Minerba tidak ada hak warga negara untuk menolak izin pertambangan yang masuk ke daerah atau ke lingkungan mereka,” tegas Riza di acara yang sama.
Menurutnya, ada tiga indikator yang menjadi tolak ukur, apakah sebuah industri pertambangan benar-benar berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Pertama, industri pertambangan harus melibatkan masyarakat. Kedua, harus memberikan manfaat besar bagi sebagian masyarakat. Ketiga, memberikan atau mengakomodir kebudayaan-kebudayaan lokal.
Seorang budayawan dari NTT Robert Eppedando menambahkan, adanya tambang di NTT akan merusak inspirasi musikal-kultural para musisi, seniman dan budayawan di daerah tersebut. Yang lebih penting lagi, pertambangan akan melenyapkan mata air di sekitar pemukiman penduduk yang berdekatan dengan lokasi pertambangan. “Alam adalah inspirasi kami. Ketika alam kami rusak pasti ada rasa kehilangan,” katanya.
















