“Kenapa DNI? Karena kami ingin investasi masuk besar baik dalam negeri maupun PMA (penanaman modal asing). Nanti, kami evaluasi secara detil sektor mana yang akan kami tambah (batasan modal) jadi 67-75 persen atau 100 persen,” jelas Darmin.
Poin terakhir, paket kebijakan mengenai pengaturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya. Darmin menjelaskan aturan tersebut diperlukan agar menahan devisa yang selama ini tidak masuk ke dalam sistem keuangan nasional atau perbankan. Menurutnya, selama ini eksportir dengan bebas tidak menempatkan devisanya di perbankan nasional sehingga turut memengaruhi perlemahan nilai tukar Rupiah.
Dianggap Belum Efektif
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Srihartati mempertanyakan efektifitas paket kebijakan yang telah pemerintah umumkan selama ini. Menurutnya, dampak paket kebijakan hingga saat ini belum signifikan menjaga ketahanan ekonomi.
Enny menyoroti kebijakan tax holiday yang beberapa kali telah ditetapkan sejak pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi pertama kali. Menurutnya, implementasi kebijakan tax holiday tersebut tidak berjalan sehingga banyak perusahaan tidak merasakan manfaat relaksasi pajak tersebut.
“Selama ini sudah berapa perusahaan yang dapat tax holiday? Enggak ada. Sehingga ini jadi enggak menarik dan menjadi distrust (ketidakpercayaan) dunia usaha,” kata Enny.
Lebih lanjut, Enny juga meragukan implementasi paket kebijakan ekonomi kali ini berjalan sehingga dapat menarik investasi di dalam negeri. Untuk itu, dia justru mengimbau agar pemerintah seharusnya mengevaluasi paket kebijakan yang telah diluncurkan sejak awal.
“Pemerintah seharusnya mengevaluasi dulu paket kebijakan 1 sampai 3, apakah semuanya sudah berjalan. Jangan memberi ketidakpastian pada dunia usaha sehingga memunculkan distrust kepada pemerintah,” imbuhnya.
















