Sebuah dokumen Amicus Curiae atau "Sahabat Pengadilan" telah diajukan dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Nadiem Anwar Makarim (Perkara No. 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel). Dokumen ini tidak sekadar mendukung atau menolak permohonan Nadiem, tetapi menawarkan paradigma baru dan koreksi fundamental terhadap cara kerja lembaga praperadilan di Indonesia.
Diajukan oleh dua belas tokoh nasional yang berintegritas mulai dari mantan pimpinan KPK seperti Amien Sunaryadi dan Erry Riyana Hardjapamekas, advokat senior Todung Mulya Lubis, hingga budayawan Goenawan Mohamad, Amicus Curiae ini merupakan suara kolektif masyarakat sipil yang peduli pada prinsip fair trial dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam keterangan tertulisnya, para tokoh tersebut menyatakan Amicus Curie ini penting dalam rangka mencabut akar dari masalah praperadilan. Selama ini, proses praperadilan sering dikritik karena proses yang rumit, panjang, dan mahal, tetapi gagal menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai check and balances yudikatif terhadap kewenangan intrusive penyidik.
Baca Juga:
"Praperadilan dianggap hanya sebagai formalitas belaka, tidak mampu melindungi warga negara dari penetapan tersangka yang semena-mena. Amicus Curiae ini menjabarkan dengan tajam akar dari kegagalan tersebut: kesalahan dalam proses pemeriksaan dan pembuktian," ujar Tim Amicus Curiae dalam keterangan tertulisnya kepada Hukumonline.
Tiga Nilai Baru
Dalam dokumen tersebut, Tim Amicus Curae menawarkan setidaknya tiga nilai baru dalam proses praperadilan. Pertama mengenai pergeseran beban pembuktian dari Terdakwa ke Penuntut umum.
Selama ini, mekanisme praperadilan berjalan seperti proses perdata, siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan (actori incumbit probatio). Akibatnya, Pemohon (tersangka) yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak layak menjadi tersangka. Ini adalah tugas yang hampir mustahil, terlebih ketika si tersangka sendiri sering tidak mengetahui secara jelas tuduhan dan bukti apa yang dimiliki penyidik.
"Terobosan yang diusung adalah: Beban pembuktian harus dibalik. Dalam sidang praperadilan, seharusnya Termohon (Penyidik) yang pertama kali wajib menjelaskan dan membuktikan dua hal: (1) Tindak Pidana Apa yang Diduga? Penjelasan yang jelas dan spesifik, bukan informasi sepotong-sepotong; (2) Apa Dasar Dugaan yang Menjadikan Pemohon sebagai Tersangka? Alasan yang logis dan konkret, bukan sekadar kecurigaan. Dengan ini, hakim dapat langsung menilai apakah dugaan penyidik tersebut "cukup beralasan" (reasonable suspicion)," ujar tim.
