Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) pada 18 Oktober 2013. Salah satu alasan dicabutnya izin adalah kurangnya modal pada perusahaan yang berdiri sejak tahun 1967 itu.
“Permasalahan cukup lama di kesehatan keuangannya,” kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Ngalim Sawega di Jakarta, Kamis (24/10).
Ngalim mengatakan, OJK telah memberi waktu empat tahun sebelum mencabut izin usaha BAJ. Padahal, pencabutan izin usaha dapat dilakukan satu tahun setelah sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) diberikan. Namun, OJK menilai perusahaan asuransi tersebut dapat memperoleh penambahan modal dengan cara masuknya investor baru.
Sebagaimana diketahui, Penjatuhan sanksi PKU kepada PT BAJ terjadi pada tanggal 30 April 2009 melalui surat nomor S-694/MK.10/2009. “Mestinya satu tahun kalau tidak bisa selesaikan permasalahan di PKU harusnya dicabut (izin usahanya, red), kita kasih waktu liniensi dengan sejarah pendirian perusahaan yang lama, kali aja dia membaik,” kata Ngalim.
Ngalim mengatakan, selaku pengawas di sektor asuransi, OJK memiliki keputusan profesional untuk menentukan apakah perusahaan yang terkena sanksi PKU masih boleh diberikan tambahan waktu apa tidak. Keputusan profesional ini pula yang diberikan OJK kepada BAJ untuk menambah modalnya.
“Dalam membina industri kita bilang harus ada dua hal balance, bertanggung jawab membela industri, tapi di sisi lain harus membela konsumen dan masyarakat,” tutur Ngalim.
Menurutnya, sepanjang empat tahun tersebut sudah banyak investor yang mau menanamkan modalnya di BAJ. Namun, tak satupun terjadi kesepakatan. Atas dasar itu, OJK mencabut izin usaha perusahaan tersebut. “Dari serangkaian upaya ke situ cukup banyak, approach investor dalam negeri maupun luar negeri itu berkali-kali,” katanya.
Setelah izinnya sudah dicabut, OJK memberikan waktu bagi direksi dan pemegang saham BAJ untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembubaran perusahaan. Setelah itu, RUPS juga membentuk tim likuidasi perusahaan yang nantinya bertugas menghitung aset dan membayarkan utang klaim pemegang polis.
Dari data OJK per Agustus 2013 tercatat bahwa total ekuitas BAJ minus Rp570 miliar. Sementara dana liabilitasnya lebih dari Rp1 triliun. Dari dana liabilitas tersebut, terdapat utang klaim yang wajib dibayarkan BAJ sebesar Rp85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis.
Utang klaim ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya di Sumatera bagian utara sebesar Rp10,4 miliar, Sumatera bagian tengah Rp4,63 miliar, Sumatera bagian selatan Rp8,62 miliar, Jakarta Rp4,69 miliar, Jawa Tengah Rp15,9 miliar, Jawa Timur Rp8 miliar, Bali Rp7 miliar Kalimantan Timur sebesar Rp6,98 miliar dan kantor pusat Rp8 miliar.
Meskipun proses likuidasi masuk ke ranah privat, kata Ngalim, OJK masih memonitor apakah penyelesaian persoalan dilaksanakan sesuai perundang-undangan atau tidak. Jika proses likuidasi tak berjalan sesuai peraturan, OJK masih bisa memaksa BAJ untuk mempercepat proses likuidasi.
“Penyelesaian atas polis, itu penyelesaian keperdataannya, OJK tak bisa intervensi itu hak keperdataan masing-masing,” kata Ngalim.
Meski begitu, jika dilihat dari nilai aset yang lebih rendah dari liabilitasnya, Ngalim memperkirakan, penyelesaian klaim utang pemegang polis tak akan tercover 100 persen. “Tidak akan dapat 100 persen karena liabilitisnya lebih besar daripada asetnya,” pungkasnya.
