Ini beberapa Poin Hasil Rakernas KAI di Palembang
Aktual

Ini beberapa Poin Hasil Rakernas KAI di Palembang

RED/MYS
Bacaan 2 Menit
Ini beberapa Poin Hasil Rakernas KAI di Palembang
Hukumonline
Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah kepemimpinan H. Tjoetjoe S Hernanto telah selesai melaksanakan Kongres Nasional Luar Biasa dan Rakernas. Rakernas yang diselenggarakan di Palembang, 29-31 Januari, itu dihadiri 872 peserta utusan dari 24 provinsi.

Rilis yang diterima hukumonline menyebutkan sejumlah advokat senior seperti Teguh Samudera, Ramdlon Naning, dan Lasdin Welas juga hadir dalam acara tersebut. Juru Bicara KAI, M. Fadli Nasution, mengatakan Kongres Nasional Luar Biasa dan Rakernas KAI ini merupakan forum besar pertama advokat pasca terbitnya SKMA No. 073 Tahun 2015 serta putusan MK No. 112 dan No. 36 yang berkaitan dengan advokat.

Kongres antara lain menghasilkan perubahan garis perjuangan. KAI mengubah garis perjuangan dari sistem singlebar menjadi sistem multibar. KAI menilai kondisi saat ini sudah tidak relevan untuk mempertahankan sistem wadah tunggal.

RUU Advokat juga sempat disinggung dalam Kongres. RUU ini ternyata tak masuk prioritas di 2016. KAI mendorong RUU Advokat dapat segera dibahas dan disahkan pada 2017.

Kesiapan advokat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN juga disinggung. Profesi hukum apapun, termasuk advokat, harus siap menghadapi implikasi-implikasi yang muncul dari integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara itu. Berkaitan dengan itu, KAI menyatakan siap menyambut MEA. Salah satu bentuk kesiapan itu adalah upaya peningkatan kemampuan SDM anggota KAI melalui uji kompetensi (bersertifikat) dan pendidikan spesialisasi bidang hukum (bersertifikat). KAI telah menjalin kerjasama dengan ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia), Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia, Lembaga Diklat Profesi Indonesia Profesional Mulia.

KAI juga mendukung sistem e-voting dalam pemilihan presiden KAI. Cuma, seorang presiden KAI hanya bisa memang jabatan untuk satu kali periode. Yang dipilih hanya presiden. Pemangku jabatan sekretaris jenderal dipilih secara prerogatif oleh presiden KAI. Hasil lain adalah pembentukan Dewan Pembina yang anggotanya terdiri dari tokoh nasional, advokat senior dan mantan Presiden KAI. Ini merupakan cara KAI menghormati mantan presiden dan para advokat senior. Kongres juga mengesahkan logo dan motto organisasi: "OFFICIUM NOBILE".

Kongres di Palembang juga menetapkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan memberikan porsi lebih banyak kepada DPD dan DPC. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong DPD dan DPC KAI mampu bergerak lebih dinamis dan agresif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang konstruktif bagi anggotanya.
Tags:

Berita Terkait