Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Pengawasan penanaman modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan. Pengawasan terdiri atas pengawasan rutin dan pengawasan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan. Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan/atau badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
Salah satu bentuk pemantauan terhadap laporan pelaku usaha yang memuat perkembangan kegiatan usaha dilakukan terhadap LKPM yang mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal yang disampaikan oleh pelaku usaha orang perseorangan dan badan usaha.
Kewajiban menyampaikan LKPM perlu diperhatikan secara serius oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan konsekuensi yang membayangi apabila tidak melakukan kewajiban penyampaian LKPM dengan tepat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsekuensi apabila LKPM disampaikan dengan asal-asalan, silakan simak ulasan berikut ini.
Pelaku Usaha yang Wajib Lapor LKPM
Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi. Pelaporan LKPM dilakukan secara daring melalui Sistem OSS dengan mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
Pelaporan LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pelaku Usaha kecil setiap 6 bulan dalam 1 tahun laporan; dan
- Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 bulan (triwulan).
















