Sementara itu, Menteri kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan Inpres ini merupakan baju hukum untuk menunda izin hutan alam dan gambut. “Sejak jabat sebagai menteri akhir 2009, sudah tidak dikeluarkan izin baru untuk hutan alam, namun izin periode sebelumnya tetap jalan,” katanya.
Menhut juga menyatakan dukungannya untuk penyediaan pangan yang langka dalam rangka menghindari anomali iklim yang tidak menentu. Oleh karena itu, moratorium ini, kata dia, ada pengecualian untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat vital. “Menhut bisa izinkan untuk geothermal, minyak gas bumi, tenaga listrik dan lahan untuk padi dan tebu,” katanya.
Diketahui, luas kawasan hutan Indonesia seluruhnya berjumlah 131,9 juta ha. Jumlah ini terdiri dari hutan primer dan gambut seluas 64 juta ha, yang sudah berizin HPH yang sudah ada seluas 25 juta ha, untuk HTI seluas 9,4 juta ha dan lahan bebas open acces seluas 35,4 juta ha.
Terhadap Inpres Moratorium, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Bustar Maitar menyatakan pihaknya menyambut baik lahirnya Inpres. Karena seharusnya awal Januari 2011, Inpres harus lahir sesuai janji pemerintah untuk melakukan jeda tebang selama dua tahun sejak 2011. ”Ini bisa jadi representasi adanya perubahan politis menuju upaya perlindungan hutan Indonesia.”
Namun, mengenai luas hutan yang disebutkan Kemenhut, Greenpeace menyatakan prihatin. Hanya hutan primer dan sebagian kecil areal gambut yang tercakup dalam moratorium. Bahkan sebagian besar areal termasuk dalam peta indikatif moratorium adalah kawasan konservasi dan lindung yang dilindungi oleh hukum.
Dia meyakini puluhan juta hektar hutan Indonesia masih tetap akan dihancurkan. Sehingga, Inpres ini, tutur Bustar, jauh dari komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait perlindungan hutan dan membuat keraguan besar dalam pengimplemetasiannya.
“Analisis peta Greenpeace, 104,8 juta ha hutan Indonesia seharusnya tercakup dalam moratorium untuk membuat komitmen SBY lebih berarti,” sebutnya. Jika komitmen moratorium sebesar 64 juta ha, artinya masih ada 39 persen (sekitar 40 juta ha) hutan Indonesia yang akan dihancurkan.
