Insentif Pajak Angkat Pasar Modal Syariah
Utama

Insentif Pajak Angkat Pasar Modal Syariah

Pengenaan pajak untuk pasar modal syariah, mutatis mutandis dengan kegiatan usaha yang konvensional

M-7
Bacaan 2 Menit
ilustrasi foto: bmt4syariah.wordpress.com
ilustrasi foto: bmt4syariah.wordpress.com

Perkembangan pasar modal syariah Indonesia, memang tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan di luar negeri. Salah satu penyebab adalah, bayang-bayang biaya tinggi akibat pengenaan pajak yang masih menggunakan peraturan perpajakan secara umum.

Hal ini diungkapkan oleh Halimah, Division Head Fund and Risk Management PT Indosat Tbk dalam acara seminar Pasar Modal Syariah, di Jakarta, Selasa (06/07).

Menurut Halimah, daya serap masyarakat instrumen pasar modal syariah, seperti obligasi syariah (sukuk) masih sangat besar. Karena itu, PT Indosat Tbk melihat pendanaan melalui penerbitan sukuk masih memiliki potensi yang besar.

Tetapi, agar lebih menarik Halimah menyatakan perlu upaya untuk mengurangi persoalan mengapa sukuk tidak terlalu berkembang di Indonesia. Salah satu perserta seminar mengusulkan pemberian insentif pajak terhadap sukuk maupun instrumen pasar modal syariah lainnya.

Menanggapi hal itu, Dasto Ledyanto, Kasubdit Peraturan Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, dengan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru, kegiatan usaha berbasis syariah sudah diakomodasi dan dinetralisir dengan konsep kesetaraan dengan perpajakan yang kegiatan usahanya konvensional.

Artinya, peraturan pemerintah terkait dengan perpajakan syariah ini dinyatakan ‘mutatis mutandis’. Ketentuan perpajakan yang berlaku umum, juga berlaku untuk transaksi syariah. Contohnya, perlakuan perpajakan mengenai bunga, harus diberlakukan pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termaksud dalam kategori modal perusahaan. Imbalan ini dapat berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus, sesuai dengan pendekatan transaksi syariah yang digunakan.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf (q) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ditegaskan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, termaksud penghasilan dari usaha berbasis syariah.

Adapun alasan penegasan ini, supaya ada perlakuan yang sama (equal treatment), antara kegiatan usaha berbasis syariah dengan kegiatan usaha dan bank serta lembaga keuangan konvensional.

Transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah antara lain meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrumen pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain yang pelaksanaanya berdasarkan prinsip syariah.

Sementara itu, lanjut Dasto, dalam Pasal 31 huruf d UU PPh, ditegaskan juga bahwa, ketentuan perpajakan bagi bidang usaha berbasis syariah, harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Saat ini sudah ada PP 16 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. PP tersebut mengatur bahwa, atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan dan bersifat final.

Ketentuan pemotong PPh final tersebut tidak berlaku apabila penerimaan penghasilan berupa bunga obligasi adalah wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya disahkan Menteri keuangan, atau wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Sementara itu, besarnya pajak penghasilan yang dikenakan dalam PP Obligasi ini adalah; 15 persen bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dan 20 persen atau persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajip pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap.

Tetapi, khusus untuk bunga atau diskonto dari obligasi yang diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar dalam Bapepam-LK, maka pengaturannya adalah; pertama; nol persen untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Kedua; lima persen untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan 15 persen untuk tahun 2014 sampai seterusnya.

Terkait dengan pemberian insentif pada pasar modal syariah, Dasto menangapi harus ada pembahasan terlebih dahulu. Apakah memang pasar modal syariah betul-betul memerlukan insentif pajak atau tidak. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info