Menurut Effendi, ada beberapa perusahaan yang telah mengajukan alokasi penambangan lain. Namun, hal itu tentunya juga tidak dapat begitu saja dilakukan. Pasalnya, diperlukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu.
Belajar dari kasus tersebut, Effendi menegaskan bahwa komunikasi antar departemen sangat diperlukan. Karena dalam kasus-kasus seperti ini, Pertamina memang tidak bisa menyalahkan investor yang dengan tiba-tiba menghentikan kegiatannya. Pasalnya, semua itu dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi.
Dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan diatur bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 38 ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Jangankan di negeri asing, di negerinya sendiri pun para investor tersebut tentunya tidak mau dipenjara.
MPS berubah pola
Pada kesempatan yang sama, sehubungan dengan akan disahkannya RUU Migas, Effendi menjelaskan bahwa poin penting dalam RUU Migas yang perlu diperhatikan adalah adanya suatu badan baru yang pada dasarnya memiliki pola kerja yang mirip dengan pola yang selama ini telah dilakukan oleh MPS (Manajemen Production Sharing)
Badan tersebut akan diberi nama badan hukum milik negara. Tugasnya adalah menangani up stream sebagaimana tugas yang diemban oleh MPS saat ini. Oleh karena itu, Effendi menyatakan bahwa dirinya telah memilliki strategi dalam rangka menyambut hadirnya UU Migas yang baru.
Namun bagaimana bentuk strategi yang dimaksud, Effendi enggan mengatakannya karena strategi tersebut belum dipresentasikan ke Pertamina. Tetapi yang jelas, dalam strategi tersebut juga telah dipikirkan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh berkenaan dengan karyawan yang berada di bawah MPS.
Apakah karyawan yang jumlahnya mencapai 500 orang ini akan dikembalikan ke Pertamina dan kemudian diisi dengan orang-orang baru atau tetap dipakai. Ini tentunya menjadi salah satu masalah yang sensitif.
Apapun yang terjadi nanti, sebaiknya para pihak yag terkait dalam penyelenggaraan eksplorasi sumber daya alam ini tidak hanya memperhatikan peraturan yang mengatur departemennya saja. Namun juga peraturan terkait dengan departemen lain, agar tidak lagi terjadi miscommunication antardepartemen.
