Mengamati dinamika pembentukan hukum di Indonesia belakangan ini kerap menyisakan persoalan teoretis sekaligus kegelisahan empiris yang mendalam. Membaca lembar demi lembar undang-undang baru yang disahkan seringkali menghadirkan kontradiksi yang nyata antara kepatuhan prosedural di atas kertas dan realitas sosial di lapangan. Secara formal, produk hukum tersebut tampak sempurna: naskah akademiknya tebal, lembaran negaranya tercatat rapi, dan seluruh tahapan administratif terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, mengapa setelah diundangkan, regulasi tersebut justru limbung di tingkat implementasi, memicu polemik sosial yang luas, dan berujung pada antrean permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi?
Berdasarkan realitas empiris di ruang-ruang perumusan regulasi, gejala ini terjadi karena meja perancangan seringkali kehilangan keberanian moral untuk berhadapan langsung dengan kenyataan. Di sinilah letak ironi terbesar dalam tradisi negara hukum kita: sistem legislasi kerap terjebak dalam ilusi formalisme prosedural, sementara substansi dan keadilan substantifnya terabaikan. Persoalan ini berakar dari apa yang dapat disebut sebagai Legislative Epistemic Deficit (defisit epistemologis dalam legislasi), suatu kondisi di mana pembuat undang-undang berisiko menentukan jawaban atau pilihan kebijakan (rule making) sebelum benar-benar memahami dan mendiagnosis persoalan sosiologis yang hendak diatur secara memadai.
Jebakan Formalisme: Ketika Hukum Kehilangan Orientasi Sosiologis
Selama bertahun-tahun, tradisi akademik dan praktik pembentukan hukum di Indonesia terlampau didominasi oleh corak positivisme yuridis yang kaku. Hukum dipahami sekadar sebagai instrumen mekanis kekuasaan formal yang sah secara hierarki norma tanpa menguji daya ikat sosiologisnya di tengah masyarakat. Akibatnya, proses perancangan peraturan perundang-undangan seringkali direduksi menjadi sekadar agenda administratif untuk memenuhi target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan mengejar tenggat waktu politik semata.
Dalam praktiknya, Naskah Akademik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 11 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang wajib berfungsi sebagai hasil penelitian dan pengkajian hukum yang objektif, kerap beralih fungsi menjadi dokumen administratif pelengkap. Dokumen tersebut seringkali disusun bukan untuk menggali fakta dan perilaku hukum secara jujur di tengah masyarakat, melainkan untuk melegitimasi arah kebijakan yang telah dipatok sejak awal oleh pembuat undang-undang. Naskah akademik kerap dijadikan "kosmetik legal" untuk mempercantik draf yang sejak awal memang “dipesan” untuk mengamankan kepentingan pragmatis, bukan kepentingan publik.
Ketika proses legislasi berjalan terisolasi dari realitas empiris, yang lahir bukanlah norma yang melindungi kepentingan publik, melainkan teks-teks hukum yang asing. Produk legislasi semacam ini berdiri di atas fondasi yang rapuh, sehingga mudah goyah ketika berbenturan dengan kompleksitas dinamika sosial. Alih-alih berorientasi pada penyelesaian masalah nyata (problem solving), legislasi kerap terjebak pada pemberhalaan teks semata.
Makna Sejati dari Partisipasi Publik dan Rasionalitas Kebijakan
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Formil UU Cipta Kerja telah meletakkan batu uji baru yang sangat fundamental dengan menegaskan pentingnya syarat meaningful participation (partisipasi publik yang bermakna) dalam pembentukan undang-undang. Doktrin konstitusional ini menuntut pemenuhan tiga hak mutlak warga negara: hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (right to be explained).
Namun, kenyataan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara standar normatif putusan Mahkamah tersebut dengan realitas empiris di parlemen. Partisipasi publik kerap direduksi sekadar diundang untuk menunjukkan kewajiban formal bahwa masyarakat telah dilibatkan, tetapi substansi masukan mereka telah dikunci rapat sebelum pintu ruang sidang dibuka. Padahal, Deliberative Constitutional Participation Theory mengajarkan bahwa partisipasi bermakna bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan sumber pengetahuan utama untuk memastikan regulasi tepat sasaran.
