Waktu kedatangannya ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk mengajar tidak tentu. Seperti dosen-dosen lain dari Jakarta, jadwal memberikan kuliah Mr. E. Utrecht ditentukan setelah yang bersangkutan tiba di Makassar. Kedatangannya selalu ditunggu bukan saja karena belum tentu berlangsung setiap pekan, tetapi juga karena sang dosen mengajar tiga mata kuliah penting: Pengantar Ilmu Hukum untuk tingkat persiapan, Asas-Asas Hukum Pidana di tingkat sarjana muda, dan Hukum Antar Negara di tingkat sarjana.
Kala itu, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) masih bernaung di bawah FH Universitas Indonesia. Para pengajarnya pun masih banyak dosen terbang. Ada Mr Utrecht dan Mr Djokosoetono dari Jakarta, Mr. M. Kadaroesman dari Surabaya, dan Mr. Moh. Koesno dari Malang. Nama sebagian pengajar dan pengurus fakultas masih berbau Belanda.
Resmi berdiri pada 3 Maret 1952 melalui Surat Menteri P & K No. 3399/Kab tertanggal 30 Januari 1952, FH Unhas dipimpin pertama kali oleh Prof. Mr. Djokosoetono. Guru Besar FH UI ini kemudian digantikan Prof. Mr. C. de Heern, lalu oleh Prof. Drs. G.H.M. Riekerk.
Hari itu, 3 Maret 1956. FH Unhas menggelar dies natalis ke-4. Kesempatan itu dipergunakan civitas akademika untuk menggali ilmu. Kebetulan pada peringatan ulang tahun keempat ini hadir sejumlah pejabat dari Jakarta, termasuk Presiden Universitas Indonesia, Prof. Bahder Djohan. Setelah Prof. Bahder pidato, giliran Mr. Utrecht menyampaikan stadium generale yang mengangkat tema hubungan antara ‘hukum pidana, kolektivisme kemasyarakatan, pembangunan ekonomi, dan pers’.
Siapa Utrecht?
Meskipun generasi mahasiswa hukum pasca 1990-an banyak yang tidak kenal nama Mr. E. Utrecht, tetapi pria kelahiran 30 Oktober 1922 itu telah meninggalkan sejumlah karya penting. Selain ‘Pengantar Dalam Hukum Indonesia’ yang ditulis bersama Moh. Saleh Djindang, Utrecht mewariskan Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, dan Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana.
Semula Utrecht mendaftar di Technische Hogeschool (kini ITB) di Bandung. Tetapi karena pecah perang dunia dan ia wajib masuk militer kuliah di sini tak dilanjutkan. Setelah Perang Dunia II ia meneruskan kuliah hukum di Rijksuniversiteit Leiden. Pada 1951, Utrecht lulus ujian doktoral hukum Indonesia.
Utrecht memilih menjadi WNI setelah penyerahan kedaulatan. Ia bahkan pernah membantu perwakilan Indonesia di Belanda sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada 21 Juni 1952. Ia menjadi pengajar bidang hukum dan administrasi di Kursus Bagian C Kementerian Dalam Negeri di Malang. Sejak 1954, Utrecht menjadi pengajar di FH Universitas Indonesia. Dua tahun kemudian ia memilih keluar dari PNS, dan menjadi pengacara di Jakarta. Tetapi profesi mengajar tetap dijalankan. Bahkan kemudian juga diminta mengajar di FH Unhas untuk menggantikan Mr Dormeyer yang kembali ke Belanda.
Stadium generale
Kuliah umum Mr Utrecht di FH Unhas pada 3 Maret 1956 beranjak pada pertanyaan: apakah perubahan hukum pidana materiil penting, dan bagaimana seharusnya sifat hukum pidana (materiil) Indonesia pasca Perang Dunia II? Seiring kemerdekaan banyak negara setelah PD II ada upaya menyusun hukum nasional. Hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.
Hukum pidana merupakan salah satu yang banyak menarik perhatian. Hukum pidana Indonesia adalah warisan kolonial. Sanksi-sanksi bisa bersifat biasa saja, tetapi hukum pidana materiil umumnya memuat sanksi istimewa.
Menurut Utrecht, hukum pidana tidak mungkin lepas dari hukum lain, terutama hukum privat. Hukum pidana tidak bisa berdiri sendiri. “Sifat hukum pidana bergantung pada sifat hukum lain, yaitu bergantung pada terutama sifat hukum privat,” tulisanya.
Hukum pidana memang penting. Namun pertanyaan dasarnya bukan penting tidaknya hukum pidana, melainkan pada sifat hukuman dan perbuatan manusia mana yang memerlukan suatu hukuman (sanksi istimewa). Dalam konteks ini kita mengenal asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana.
Utrecht termasuk salah seorang sarjana yang mengkritik penggunaan asas ini untuk semua jenis tindak pidana. Baginya, asas ini berasal dari puncak keemasan paham yang mengagungkan sifat individualistis. Asas ini bisa dengan kuat menghukum pelaku kejahatan terhadap aset personal. Sebaliknya kurang melindungi kepentingan kolektif. “Asas nullum delictum ini menjadi halangan bagi hakim pidana menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang walaupun tidak ‘straftbaar’ tetapi masih juga ‘strafwaardig’,” ujarnya.
Utrecht mengusulkan agar asas nullum delictum ditinggalkan saja untuk delik-delik yang dilakukan terhadap kolektivitet (masyarakat). Ia sadar gagasan ini –jika diterima—akan membawa perubahan esensial pada hukum pidana materiil. Apalagi pembagian delik atas delik individu dan delik kolektif tak dikenal dalam hukum pidana Indonesia saat itu. Negara yang memberlakukannya adalah Uni Sovyet (1932). Di negara ini, masyarakat sangat menghargai aset-aset kepunyaan publik (publieke eigendom), bahkan bisa memperkuat perasaan persatuan (gemeenschapsgevoel). Seharusnya sanksi atas kejahatan terhadap aset kolektif lebih berat dibanding kejahatan terhadap aset individu.
Menurut Utrecht, asas nullum delictum cenderung meniadakan berlakunya hukum adat. Sebab, berdasarkan asas ini, hanya tindak pidana yang disebut dalam undang-undang (tertulis) yang bisa dihukum. Hakim tak bisa menghukum seseorang berdasarkan hukum tidak tertulis kalau semata merujuk pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Utrecht berpandandangan ‘pengakuan berlakunya suatu hukum pidana yang tidak tertulis –seperti dalam hukum adat—bukanlah berarti suatu kemunduran.
Pada bagian lain stadium generale, Utrecht mengkhawatirkan jika tetap memaksakan asas nullum delictum banyak pelaku ekonomi dan pers yang tidak akan bisa dijerat hukum positif. Dalam perekonomian yang berkembang, hukum tertulis acapkali tak bisa mengikuti perkembangan modus kejahatan. White-collar crime begitu maju sehingga hukum sering ketinggalan.
Utrecht percaya bahwa bukan kemiskinan yang menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas terhadap kekayaan. Penyebabnya justru demonstrasi kekayaan yang terlalu mencolok mata. Mempertontonkan kesenjangan kekayaan di depan orang miskin tak sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi, yakni melenyapkan sebanyak-banyaknya perbedaan kemakmuran (welvaarts-verschil).
Kejahatan terhadap perekonomian nasional harus ditopang oleh hukuman-hukuman kolektif, serta hukuman terhadap korporasi dan yayasan. Utrecht berharap pembuat undang-undang memikirkan masalah ini karena KUHP hanya mengenal hukuman individual. KUHP yang dibahas Utrecht puluhan tahun lalu masih berlaku hingga kini.
Ia juga menyinggung pers. Baginya, pers dapat menggerakkan masyarakat ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Oleh karena itu, hukum harus bisa bisa menjerat orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan pers.
Kuliah umum Utrecht disampaikan 56 tahun lalu. Puluhan tahun kemudian, Indonesia sudah punya Undang-Undang Pers, dan segudang perundang-undangan bisang ekonomi yang memuat sanksi pidana terhadap korporasi.
Bahkan, kini, muncul kritik, karena politik hukum pidana ekonomi bergerak ke arah yang tak terkendali. Perumusan norma dan sanksi pidananya saling bertabrakan. Para penyusun Undang-Undang mungkin tak peduli disharmoni peraturan-peraturan itu. Dampaknya justru ketika peraturan itu maju ke ruang sidang.
Seperti dikhawatirkan Utrecht: “suatu politik hukum tidak hanya dijalankan pembuat undang-undang saja, juga hakim sering menjalankan politik hukum, yaitu dalam hal ia harus menafsirkan (interpreteren) atau menambah undang-undang”. Gara-gara menghadapi kesulitan menerapkan asas nullum delictum ke dalam peristiwa konkrit, hakim acapkali terpaksa melakukan analogi.
Sumber:
1. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Makassar (Ichtisar Mengenai Keadaan Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan) 1956. Jakarta: NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1956.
2. Mr. Drs. E. Utrecht. Pengantar Hukum Tatausaha Negara Indonesia. Cet. Kedua. Jakarta: NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1957.
