VoA Berlaku, Standar Pelayanan Wisman Masih Rendah
Berita

VoA Berlaku, Standar Pelayanan Wisman Masih Rendah

Meski kebijakan visa on arrival telah diberlakukan sebulan lalu, standar pelayanan bagi para wisatawan mancanegara ternyata masih rendah. Pelayanan di loketkedatangan di bandar udara Internasional Ngurah Rai, Bali, bahkan mengalami antrean yang panjang.

Tri
Bacaan 2 Menit
<i>VoA</i> Berlaku, Standar Pelayanan Wisman Masih Rendah
Hukumonline
Di bandar udara Internasional Ngurah Rai, antrian pengantre pertama sampai dengan yang terakhir memakan waktu sekitar satu jam. "Kondisi ini memang memperlihatkan kondisi yang masih di bawah standar yang diharapkan. Paling tidak waktu yang diperlukan kurang dari dua menit per orang," papar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika, saat rapat kerja dengan komisi VI DPR (3/3).

Namun begitu, menurut Ardika, sejauh ini pelaksanaan visa on arrival (VoA) yang diberlakukan bagi 21 negara, belum menimbulkan permasalahan yang berarti. Bahkan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), para wisatawan mancanegara (wisman) menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan VoA.

Sementara terhadap pemantauan pelaksanaan VoA yang mulai diberlakukan berdasarkan Keppres No. 18 tahun 2003 jo Keppres No. 103 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat dan Keputusan Menkeh dan HAM No. M-04.12.01.10 pada 31 Desember 2003, tidak ada warga negara asing yang menolak membayar visa tersebut. 

Berkaitan dengan masalah pelayanan bagi para wisman yang datang ke Indonesia, menurut Ardika, untuk sementara telah dilakukan koordinasi dengan PT. Angkasa Pura dan Ditjen Imigrasi untuk memperbaiki arus bagi wisman yang datang dengan menambah tiga loket masuk di bandara Ngurah Rai. "Ini langkah kami untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi wisman," tutur Ardika.

Soal rendahnya pelayanan ini, diakui juga Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Yusril mengungkapkan ada beberapa kendala terhadap pelaksanaan pelayanan pemberian visa kepada wisman yang datang. Kendala itu khususnya menyangkut, sarana dan prasarana untuk keperluan pemberian pelayanan visa.

Jumlah wisatawan meningkat

Kendala lain yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan imigrasi ini, lanjut Yusril adalah, kurangnya personil serta biaya operasional yang tidak memadai. Namun begitu ia meyakinkan bahwa kebijakan imigrasi berupa VoA tidak menurunkan jumlah orang asing yang berkunjung ke Indonesia.

Berdasarkan data, sejak diberlakukannya VoA mulai 1 Februari 2004, tercatat 90.133 orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Dari jumlah itu, negara mendapatkan pemasukan bukan pajak (PNBK) sebesar AS$1.922.110 atau setara dengan Rp16,3 miliar.

Menurut Ardika, dari jumlah tersebut menunjukkan ada peningkatan terhadap jumlah wisman yang datang ke Indonesia. Bahkan berdasarkan jumlah wisman yang datang pada periode yang sama pada tahun lalu di Bandara Internasional Ngurah Rai, terjadi peningkatan jumlah wisman yang datang, sebesar 18,86 persen.

Namun begitu, terhadap pelaksanaan kebijakan imigrasi berupa VoA, harus terus dilakukan sosialisasi ke mancanegara, khususnya yang berkaitan dengan prosedur VoA kepada tour operator, wholesaler dan semua airlines yang melayani Indonesia. Hal ini penting, agar terjadi pengaturan terhadap penumpang di setiap check-in counter tujuan Indonesia agar lebih meneliti penumpang atau wisatawan dari negara-negara yang tidak mendapatkan fasilitas VoA.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info