Perusahaan Boneka
Setelah diselidiki, ternyata CV Harapan Jaya merupakan salah satu perusahaan boneka yang sengaja dibuat Azmun untuk dijual kepada RAPP. "Apakah PNS dibolehkan memiliki perusahaan pengelolaan hutan?" tanya hakim Anggota Masrurdin Chaniago kepada Bambang. Bambang cuma menjawab, "Tidak ada aturan khusus soal itu. PNS hanya membantu menguruskan," terangnya.
Bambang juga menapik pertanyaan Hakim Duduh Duswara. Duduh mempertanyakan keterkaitan rekomendasi yang dikeluarkan Bambang kepada tiga perusahaan tersebut atas permintaan Bupati Pelalawan sebagai atasannya. Dia menjelaskan, rekomendasi keluar karena ada hasil kajian dari tim teknis. Padahal, hingga IUPHHK hutan tanaman diterbitkan, ketiga perusahaan itu tidak menyertai akta pendirian dan proyek proposal yang menjadi syarat wajib permohonan IUPHHK hutan tanaman.
Azmun, saat dimintai tanggapan atas keterangan saksi, tidak memberikan komentar soal fakta yang terungkap di persidangan. Persidangan akan dilanjutkan Jumat (5/6) dengan agenda pemeriksaan saksi Tengky Zuhelmi, Hambali dan Hari Purwanto.
















