Menurut Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Sujatmiko, pihaknya telah menerapkan kebijakan pemangkasa perizinan di sektor minerba. Ia menjelaskan, pemangkasan itu dilakukan sehingga pemohon kini tidak perlu lagi mendatangi direktorat teknis. Semua pengurusan izin pertambangan mineral dan batubara cukup diurus di satu ruangan.
“Dulu masing-masing pemohon mendatangi direktorat masing-masing. Kini kita satukan perwakilan dari direktorat ke satu ruangan di Ditjen Minerba,” ujarnya, Jumat (16/5).
Upaya penataan birokrasi di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM juga dirumuskan dalam arah kebijakan minerba. Dalam arah kebijakan itu diramu beberapa substansi, antara lain mengenai orientasi pengelolaan. Selain itu, arah kebijakan juga menyangkut pengusahaan yang mengatur soal kepemilikan wilayah kerja, pendapatan pemerintah pusat dan daerah serta soal divestasi.
Pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah bertemu dan menyepakati outline arah kebijakan tersebut dengan Kelompok Kerja Kebijakan Pertambanga. Sayangnya, tim penyusun memperkirakan jadwal penyelesaian naskah itu molor dari rencana semula yang diharapkan bisa selesai pada Juni 2014. Tim yang terdiri dari terdiri dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), memperkirakan pembahasan baru dapat tuntas pada Agustus 2014.
Ketua Pokja Kebijakan Pertambangan Perhapi, Budi Santoso, mengungkapkan kini pihaknya tengah menyiapkan subtansi arah kebijakan tersebut, termasuk dengan detailnya. Dalam penyusunan itu, Budi mengatakan ia bersama timnya juga mengundang pakar ekonomi dan tata negara. Hal itu dilakukan untuk merumuskan konsep yang komprehensif.
“Kami juga menggelar workshop dan pleno untuk memperoleh masukan dari stakeholder, baik itu swasta, maupun pihak-pihak terkait lainnya,” tambah Budi.
Budi mengatakan, arah kebijakan nasional ini akan menjadi payung bagi lembaga baru, maupun produk-produk hukum di bidang mineral dan batu bara. Menurutnya, secara konsep nanti dokumen yang dibuat akan berkedudukan seperti kebijakan energi nasional. Budi menambahkan, penyusunan arah kebijakan mineral dan batu bara telah tercantum pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
“Harapannya, agar di masa mendatang ada peningkatan bagi pelaku usaha maupun penduduk sekitar area tambang. Sebab, bila semakin banyak dikuasai asing maka dapat merusak pelaku usaha dalam negeri,” ungkap Budi.
Selain itu, Budi juga mengungkapkan bahwa dalam naskah yang dirumuskan timnya nanti akan membahas soal inventarisasi pengelolaan. Khususnya soal data sumber daya mineral dan batu bara. Menurut Budi, tim menilai bila saat ini data tersebut tidak dikelola dengan benar, sehingga harapannya temuan-temuan baru dapat ditingkatkan.
“Arah kebijakan ini juga akan mengatur bagaimana semua yang telah dirumuskan itu diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Khususnya, untuk investasi, perizinan dan pengawasan,” pungkasnya.
















