Lantaran Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tak mengatur masa jabatan seorang Jaksa Agung dan tak juga menyebut masa jabatan Jaksa Agung bisa seumur hidup. Hal ini berarti masa jabatan Jaksa Agung diserahkan sepenuhnya kepada presiden.
Demikian pandangan pemerintah yang disampaikan Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Fachmi dalam sidang lanjutan permohonan pengujian UU No 16 Tahun 2004 yang diajukan Prof Yusril Ihza Mahendra di ruang sidang MK, Kamis (12/8).
Selain mengagendakan perbaikan tanggapan pemerintah, sidang yang langsung dipimpin Ketua MK Moh Mahfud MD itu juga memeriksa keterangan ahli yang sengaja dihadirkan oleh Yusril. Diantaranya, Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad dan FH Unhas yakni Prof Bagir Manan dan Prof Laica Marzuki.
Fachmi menjelaskan keleluasaan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung diperlukan untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum. Berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung diserahkan pada kebijakan presiden yang ditandai dengan keluarnya keputusan presiden (Keppres) yang menetapkan pemberhentian pejabat lama dan pengangkatan pejabat baru.
“Jika belum ada Keppres menetapkan soal itu, maka kedudukan Jaksa Agung Hendarman Supandji tetap sah,” kata Fachmi.
Ia menambahkan soal posisi kejaksaan masuk kekuasaan eksekutif atau yudikatif terjawab oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Dari pasal itu Kejaksaan tidak termasuk kekuasaan yudikatif, meski menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan dapat ditafsirkan bahwa kedudukan Kejaksaan berada dalam kekuasaan eksekutif khususnya dalam bidang yustisial (penuntutan).
“Kata lain, ‘satu kaki kejaksaan ada di yudikatif, satu kaki ada di eksekutif’, lambang kejaksaan berupa pedang dan timbangan yang mencermin keadilan yang berada dalam ranah yudikatif,” imbuhnya.
Bukan tak terbatas
Sementara, Prof Bagir mengutip Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyebutkan Jaksa Agung dapat diberhentikan dengan hormat yang salah satunya karena berakhirnya masa jabatannya. Hal itu, kata Bagir, bukan berarti jabatan Jaksa Agung tak terbatas. “Berarti ketentuan itu masa jabatan Jaksa Agung terbatas, bukan jabatan yang tak terbatas,” kata Bagir.
Dalam prinsip negara hukum, kata Bagir, tak boleh masa jabatan didasarkan pada diskresi seseorang. Semuanya harus ditafsirkan lewat ketentuan hukum yang pasti. Karena bukan jabatan seumur hidup, masa jabatan Jaksa Agung mestinya akan berakhir pada waktu tertentu.
Sesuai UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah Jaksa/penuntut umum yang masa jabatan (fungsional) berakhir pada usia 62 tahun dengan hak pensiun. Ia menganalogikan dengan jabatan Ketua MA yang juga diangkat lewat Keppres, tetapi ketika Ketua MA itu telah memasuki usia pensiun sebagai hakim agung dia harus pensiun. “Dari sudut itu Jaksa Agung sebagai Jaksa wajib pensiun pada usia 62 tahun,” ujar mantan Ketua MA itu.
Menurut Bagir, Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden semata-mata menjalankan fungsi administrasi negara sama halnya dengan menteri atau wakil presiden. Karena itu, ia harus tunduk pada semua ketentuan hukum administrasi negara. ”Jaksa Agung yang diperlakukan sebagai anggota kabinet, maka seharusnya dia berhenti bersama-sama dengan anggota kabinet yang lain.”
Hal senada juga diutarakan praktisi hukum Andi M Asrun. Ia berpendapat dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, pengangkatan Jaksa Agung sebagai anggota kabinet, masa jabatannya seiring berakhirnya masa jabatan anggota kabinet.
“Ini adalah fakta yang sulit dibantah,” kata Asrun. “Karenanya, pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan hal yang fundamental soal batas masa jabatan Jaksa Agung.”
Multitafsir
Laica Marzuki menuturkan sesuai Keppres No. 187/M/2004 tentang Pembentukkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Jaksa Agung dimasukkan anggota kabinet dengan kedudukan setingkat menteri yang berakhir pada 20 Oktober 2009. Sementara, Jaksa Agung Hendarman diangkat lewat Keppres No 31/4/2007 tertanggal 7 Mei 2007 yang menggantikan Abdurrahman Saleh.
Karena itu, kedudukan Jaksa Agung Hendarman berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan KIB I pada 20 Oktober 2009. Sementara, pada hari sama presiden membentuk KIB II lewat Keppres No 83/P/2009 yang tak mengangkat kembali Hendarman sebagai Jaksa Agung lewat Keppres. Akibatnya, hingga kini ia tetap menjabat Jaksa Agung secara terus-menerus.
Menurut Laica Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan bersifat multitafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat karena tak mengatur masa jabatan Jaksa Agung atau otoritas publik tanpa batas.
Ia menambahkan jika ada jabatan publik yang tidak dibatasi masa jabatannya, memegang jabatan secara terus menerus akan berakibat menciderai kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Pada kesempatan terpisah, Kapuspenkum Babul Khoir menegaskan jabatan Jaksa Agung tidak sama dengan PNS yang memiliki batas usia pensiun. “Tidak ada batas umur Jaksa Agung di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004,” Babul menegaskan.
Senada dengan keterangan pemerintah, Babul mengatakan pemberhentian Jaksa Agung memerlukan SK pemberhentian. Selain itu, ada juga tahapan serah terima jabatan yang diikuti dengan pelantikan. “Walaupun keluar SK tanpa dilantik dan tanpa diserahterimakan, itu tidak (jadi) Jaksa Agung,” tukasnya.
