Kebijakan internal itu rupanya bocor keluar. Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho menyayangkan kebijakan melarang jaksa menulis opini secara ilmiah. Bagi Emerson, kebijakan semacam ini malah membuat jaksa tidak berkembang. Selain itu, jaksa seolah diajari tidak berpikir kritis. Walhasil, seorang jaksa akan kesulitan menuangkan ide-idenya ke ruang publik.
Emerson melihat implikasi kebijakan itu lebih jauh. Kebijakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi, ujarnya. Pasal 28 F UUD 1945 memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Karena itu, ia meminta Jaksa Agung mencabut larangan tersebut.
Dalam salinan surat yang diperoleh hukumonline terungkap bahwa sebenarnya jaksa tidak terlarang sepenuhnya menulis di surat kabar. Cuma, apabila seorang jaksa hendak mengirimkan tulisan atau hasil karyanya ke media massa, ia harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Jaksa Agung. Persetujuan dari Jaksa Agung diperlukan guna menghindari kemungkinan timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan pimpinan Kejaksaan. Jangan sampai tulisan atau opini tersebut merusak citra Kejaksaan.
Surat yang diteken Wisnu Subroto itu tidak berdiri sendiri. Kebijakan yang ia tempuh bukan sesuatu yang baru. Sebabm ia merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-005/JA/02/1984 tertanggal 21 Februari 1984 tentang Larangan Mengirim Tulisan/Artikel untuk Dimuat di Surat Kabar/Mass Media Tanpa Izin Jaksa Agung.
Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 001/A/JA/01/2008, pejabat yang punya kewenangan melakukan pemberitaan melalui media massa sudah ditentukan. Di lingkungan Kejaksaan Agung, wewenang itu hanya dimiliki Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapspenkum). Di lingkungan Kejaksaan Tinggi, wewenang diberikan kepada Kajati, Wakil Kajati, para asisten, dan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Turun ke level bawah, di tingkat Kejaksaan Negeri wewenang hanya dimiliki oleh Kajari, dan di level Cabang hanya dimiliki oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
Terpisah, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan kebijakan melarang jaksa mengirimkan artikel ke media massa tanpa izin Jaksa Agung sudah lama berlaku. Surat Edaran 1984 hingga kini masih valid. Intinya jaksa tidak boleh menyampaikan kesimpulan atau opini yang menyangkut masalah di Kejaksaan, tandasnya.
Ditegaskan Hendarman, jaksa tetap boleh menyampaikan data dan fakta terkait hasil kasus dalam suatu persidangan karena proses persidangan terbuka untuk umum. Sebaliknya, jika jaksa langsung menulis opini di media massa justru bertentangan dengan SE yang dikeluarkan tahun 1984. Izin Jaksa Agung tetap diperlukan. Surat edaran itu sudah ada sejak 25 tahun yang lalu, dan itu masih valid, pungkasnya.
