Meski didampingi oleh beberapa advokat yaitu Sartono, Sastromoeljono, Lukman Wiriadinata, R. Idih Prawiradipoetra (Paguyuban Pasundan), dan Iskaq Tjokrohadisurjo (PNI), disertai pembelaannya yang provokatif, hakim Siegenbeek van Heukelom akhirnya menjatuhkan vonis empat tahun penjara untuk Soekarno.
Setelah drama pengadilan Soekarno yang fenomenal, bisa dikatakan Landraad tidak lagi menyidangkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Meski demikian, fungsinya sebagai gedung pengadilan tidak berubah, bahkan ketika masa penjajahan Jepang di awal tahun 1940an, yang mengganti nama Landraad menjadi Tihoo Hooin. Fungsinya sendiri tetap sebagai pengadilan tingkat pertama.
Kemerdekaan yang direbut Indonesia pada 17 Agustus 1945 membuat gedung-gedung peninggalan Belanda, yang dikuasai oleh Jepang, langsung diambil alih oleh pemerintah Indonesia, termasuk gedung Landraad.
Landraad yang semula diperuntukkan sebagai gedung pengadilan, diubah fungsinya menjadi kantor palang merah selama periode 1947-1949. Setelah digunakan oleh palang merah, gedung ini dialihfungsikan sebagai kantor urusan keuangan negara sepanjang periode 1950 hingga 1970.
Gedung landraad juga akhirnya dialihfungsikan lagi menjadi kantor Jawatan Metrologi pada tahun 1970. Jawatan ini menjadi unit pemerintahan yang paling lama menempati gedung Landraad, hingga hampir tiga dekade.
Kini dan Nanti
Di tahun 1999, ketika masih ditempati oleh Unit Metrologi -penerus Jawatan Metrologi- yang berada di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat, mantan Gubernur Jawa Barat Mashudi menjadi salah satu inisiator untuk mengubah fungsi gedung Landraad.
Bersama beberapa tokoh Bandung lainnya, Mashudi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Siliwangi, menggagas restorasi dan renovasi gedung Landraad. Mereka berencana membuat gedung Landraad menjadi tempat pelestarian sejarah dan budaya, khususnya atas memori pledoi Soekarno di depan Landraad di tahun 1930.
