Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2020 mengatur tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sebagai informasi, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Adapun Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2020 atau Perpres 38/2020 mengatur ketentuan bahwa jabatan yang dapat diisi oleh PPPK meliputi jabatan fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Adapun JPT tersebut terdiri dari JPT utama tertentu dan madya tertentu. Akan tetapi, PPPT juga dapat mengisi jabatan lain sesuai ketetapan menteri guna menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah (Pasal 2 dan 3 Perpres 38/2020). Adapun lebih lanjut, Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2020 merincikan sejumlah ketentuan berikut.
1. Kriteria JF yang dapat diisi, antara lain:
- jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
- jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
- jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
- jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi; bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
- bukan jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS (Pasal 4 Perpres 38/2020).
2. Kriteria JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK, antara lain:
- jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
- jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
- jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional; bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau PyB (Pejabat yang Berwenang);
- bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
- bukan jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS (Pasal 5 Perpres 38/2020).
3. Kriteria Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, antara lain:
- Kriteria Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, antara lain:
- jabatan yang disetarakan dengan JA atau JPT pratama;
- jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
- jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
- bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB;
- bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
- bukan jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS (Pasal 6 ayat (1) Perpres 38/2020).
Lebih lanjut, jabatan yang disetarakan dapat berupa penyetaraan kedudukan jabatan atau penyetaraan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, selain kriteria yang telah dibahas, kriteria jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, antara lain:
- jabatan pada Instansi Pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi;
- jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga nonstruktural;
- jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga nonstruktural dan kesekretariatan lembaga negara;
- jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kecuali jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
- jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah; atau
- jabatan pada lembaga penyiaran publik (Pasal 6 ayat (2) dan (3) Perpres 38/2020).
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
















