Bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan/ atau lembaga swadaya masyarakat. “Atas penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai Pajak Pertambahan Nilai,” bunyi Pasal 6 ayat (1) PMK ini.
Ditegaskan juga dalam PMK ini, bahwa dalam hal pengembang atau pengusahaa lainnya yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai, terhadapnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sementara dalam hal pembeli rumah sederhana dan rumah sangat sederhana tidak memenuhi ketentuan sebagainana dimaksud, Pajak Pertambahan Nilai yang semula dibebaskan wajib dibayar kembali oleh pembeli penerima fasilitas paling lama 1 (satu) bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud.
“Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 PMK ini.
Terbitnya PMK ini sekaligus merevisi harga jual rumah sederhana dan sangat sederhana yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Berdasarkan lampiran PMK 81/2019, berikut daftar harga rumah yang boleh menikmati fasilitas bebas PPN ini:
Sementara itu Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan bahwa pada dasarnya PMK 81/2019 ini merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kelas menengah kebawah. Sayangnya, penetapan harga jual yang disusun oleh pemerintah masih jauh dari kata ideal, terutama untuk kota-kota besar seperti Jabodetabek.
“Karena ini insentif, ya seharusnya bisa dibuat lebih tepat sasaran untuk melindungi kelompok berpenghasilan menengah-bawah. Kalau non-Jabodetabek sih sudah lumayan ya,” kata Yustinus kepada hukumonline, Rabu (29/5).
