Pembayaran THR bagi kalangan buruh menjadi salah satu fokus pemerintah di bidang ketenagakerjaan menjelang hari raya keagamaan. Oleh karenanya Menteri Ketenagakerjaan hampir selalu menerbitkan Surat Edaran (SE) beberapa waktu sebelum hari raya keagamaan tiba, untuk mengingatkan kepada kepala daerah dan dinas ketenagakerjaan mengawal pelaksanaan pembayaran THR bagi buruh.
Selaras itu Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Posko Satuan Tugas (Satgas) Tunjangan Hari Raya (THR) untuk menerima pengaduan masyarakat. Posko Satgas THR beroperasi 28 Mei-22 Juni 2018. Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan selama beroperasi Posko Satgas THR menerima hampir seribu pengaduan. Tapi tidak semua pengaduan terkait THR. Hanya ada sekitar 200 pengaduan yang benar-benar menyangkut THR.
Secara umum Hanif melihat jumlah pengaduan yang terkait THR pada tahun 2018 jumlahnya menurun ketimbang tahun lalu sekitar 400 pengaduan. Hanif berpendapat salah satu faktor yang menyebabkan turunnya jumlah pengaduan itu adalah kesadaran di kalangan pengusaha untuk membayar THR sesuai aturan semakin baik. “Tingkat kepatuhan pembayaran THR juga relative meningkat,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/6).
(Baca juga: 5 Masalah Pembayaran THR Ini Kerap Dialami Buruh).
Walau tingkat kepatuhan pembayaran THR tahun ini relatif meningkat tapi masih ditemukan pelanggaran. Menurut Hanif pola pelanggaran pembayaran THR sama seperti tahun sebelumnya misalnya menunda pembayaran THR, tidak tepat waktu, ada juga yang besarannya tidak sesuai dengan ketentuan.
Hanif menegaskan semua pengaduan terkait THR yang masuk ke posko pasti ditindaklanjuti. Terkait hal itu Kementerian Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di daerah. “Kami juga menerjunkan petugas pengawas ke daerah,” sebutnya.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Haiyani Rumondang, mengatakan pihaknya menerima pengaduan terakhir sebelum libur lebaran yakni 8 Juli 2018. Seluruh data pengaduan yang terkumpul sudah diserahkan kepada Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan kerja (Binwasnaker dan K3) untuk ditindaklanjuti.
Haiyani mencatat ada 218 pengaduan terkait THR yang diteruskan kepada bagian pengawas ketenagakerjaan. Peran pengawasan dalam menindaklanjuti pengaduan sangat penting karena terkaitpengenaan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan. “Ini penting karena H-7 sebelum lebaran harus ada penjatuhan sanksi bagi setiap pelanggaran,” ujarnya.
Haiyani menjelaskan, sanksi itu telah diatur dalam sejumlah peraturan seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang THR dan Permenaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sanksi yang bisa diberikan mulai dari denda, teguran tertulis, sampai pembatasan kegiatan produksi.
Terpisah, Sekjen OPSI, Timboel Siregar, berpendapat ruang gerak dan jangka waktu yang tersedia bagi Posko Satgas THR untuk melakukan penegakan hukum sangat terbatas karena ketentuan mengatur pembayaran THR paling lambat H-7. Pada waktu tersebut sudah mendekati cuti bersama dimana seluruh instansi pemerintahan termasuk perusahaan swasta libur. Alhasil Posko Satgas THR baru bias bekerja setelah libur lebaran. “Ini berarti buruh yang mengadukan masalahnya tetap tidak bisa mendapat THR sebelum lebaran tiba (H-7),” katanya di Jakarta, Senin (1/7).
Selain itu Timboel melihat masih ada pengaduan yang tidak berhasil diselesaikan Satgas Posko THR sehingga buruh gagal mendapat THR. Ironisnya, tidak jarang pengawas ketenagakerjaan menyarankan kepada buruh untuk menggugat perselisihan pembayaran THR ini ke pengadilan melalui mekanisme sebagaimana diatur UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Menurut Timboel berbagai persoalan itu membuat buruh berpikir apakah masalah pembayaran THR yang dialaminya perlu diadukan atau tidak ke posko Satgas THR.Jika jumlah pengaduan di Posko Satgas THR menurun, itu karena persepsi buruh terhadap peran Posko menurun sehingga mereka enggan melapor. “Saya yakin turunnya jumlah pengaduan yang diterima Posko Satgas THR bukan karena meningkatnya kesadaran pengusaha membayar THR karena faktanya masih banyak buruh yang belum dapat THR,” paparnya.
Timboel menghitung banyak juga buruh yang melaporkan masalahnya mengenai pembayaran THR kepada serikat buruh dan lembaga bantuan hukum. Untuk memaksimalkan penanganan masalah pembayaran THR oleh Posko Satgas THR Timboel mengusulkan sedikitnya 4 hal. Pertama, membenahi regulasi sehingga pembayaran THR paling lambat bukan H-7 tapi H-14 sehingga posko bisa bekerja sebelum libur.
Kedua, pengawas ketenagakerjaan harus serius menangani setiap pengaduan buruh. Nota pemeriksaan yang diterbitkan pengawas harus ditindaklanjuti dan diberitahukan perkembangannya kepada buruh sebagai pelapor. Perlu juga dibentuk pengawasan eksternal yang terdiri dari tripartit untuk mengawal petugas pengawas dalam menjalankan tugasnya.
(Baca juga: Sanksi Bagi Pengusaha yang Menurunkan Besar THR).
Ketiga, pemerintah harus berani mempublikasi perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban membayar THR kepada buruh. Sejalan itu pemerintah patut melaporkan kepada publik tentang kerja pengawas ketenagakerjaan. Misalnya berapa jumlah pengaduan yang masuk, berapa pengaduan yang sudah dibayar berikut denda keterlambatan membayar THR.
Keempat, menjelang pembayaran THR tahun depan, pengawas ketenagakerjaan harus aktif melakukan upaya preventif. Caranya yakni menyambangi setiap perusahaan yang rawan melakukan pelanggaran pembayaran THR dan memastikan perusahaan tersebut akan membayar THR sesuai aturan.
Sebelumnya, Kepala Kompartemen Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bob Azzam, berpendapat setiap tahun pemenuhan THR kepada buruh terus mengalami peningkatan karena perusahaan sudah melakukan persiapan.Sengketa yang terjadi dalam pembayaran THR biasanya menyangkut persoalan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha misalnya dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK), atau perusahaan mengalami masalah finansial sehingga tutup. “Pembayaran THR untukburuh yang sudah berjalan selama ini jarang ada masalah,” jelasnya.
Terakhir, Bob menekankan agar PoskoSatgas THR dalam menjalankan tugasnya jangan hanya fokus pada penjatuhan sanksi, tapi juga melakukan pembinaan. Menurutnya belum semua bagian personalia di perusahaan memahami aturan ketenagakerjaan termasuk pembayaran THR. Sampai sekarang belum ada aturan yang menentukan standar kompetensi bagi bagian personalia (HRD) sehingga pengetahuan dan pemahaman HRD di setiap perusahaan tidak sama.
“Pemerintah harus mengedepankan pembinaan, sebelum terjadi pelanggaran maka pemerintah harus aktif mengingatkan jauh hari sebelum pembayaran THR,” pungkas anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha itu.
















