Ujian susulan ini untuk menampung mereka. Tetapi mereka harus menyesuaikan dengan mengikuti ketentuan pemenuhan program agar diberikan sertifikat, kata Thomas kepada hukumonline di Jakarta, Jumat (3/2).
Mengenai jumlah biaya yang akan dikenakan pada program pemenuhan tersebut, Thomas mengatakan hal itu belum dibicarakan. Namun, lanjut ia, pasti akan dikenakan biaya. Ia menambahkan bahwa Peradi tidak akan mencabut Surat Keputusan DPN Peradi No. 013/Peradi-DPN/I/2006 tertanggal 7 Januari 2006 itu. Oleh karena itu, lanjut ia, para peserta harus memenuhi persyaratan terlebih dulu.
Pada Kamis (02/2) sore, sejumlah pimpinan PERADI antara lain Otto Hasibuan dan Harry Ponto, dan Sekjen HAPI Elza Syarif bertemu dengan wakil peserta PKPA di kantor PERADI. Menurut Thomas, dalam pertemuan itu, ada sebagian peserta yang datang, dari HAPI sendiri dan dari Korda Bandung dan Makassar.
