Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) meminta agar proses reformasi dan revitalisasi dilakukan lebih konkret. Langkah ini diperlukan agar iklim dunia usaha berjalan kondusif.
Wakil Ketua Umum KADIN Bambang Soesatyo menyampaikan pandangan itu di sela-sela penandatangan nota kesepahaman dengan aparat penegak hukum, sekaligus seminar “Kepastian Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam Membangun Kenyamanan Berusaha dan Meningkatkan Investasi di Indonesia di Era Perdagangan Bebas”, di Jakarta, Jumat (04/3).
Dijelaskan Bambang, KADIN bersedia bekerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk menanggulangi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga penegak hukum dapat memberikan aturan tegas menindak upaya kriminalisasi terhadap pengusaha. Selama ini, imbuh Bambang, pengusaha kerap menjadi sapi perah aparat penegak hukum. “Ujung-ujungnya pemerasan, khususnya terhadap pengusaha-pengusaha di daerah,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Bambang Soesatyo menambahkan pada dasarnya pengusaha takut menghadapi permasalahan hukum. Berhadapan denga hukum akan merugikan pengusaha. Oleh karena itu, dia berharap aparat penegak hukum dan birokrat berlaku adil, dalam arti penegakan hukum tidak mengkriminalisasi pengusaha dalam dunia bisnis. “Kalau penegak hukum dan birokrat tegak lurus, saya yakin pengusaha tidak akan berani macam-macam,” ujarnya.
Merespons harapan Bambang, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur pengusaha dalam dunia bisnis. Langkah tersebut diambil untuk mengatasi berbagai persoalan hukum. Basrief mengakui tidak semua aparat penegak hukum bertindak lurus. Tetapi pengusaha sebaiknya juga tidak membuka peluang suap menyuap. “Saya menghimbau agar pengusaha jangan coba mempengaruhi aparat, dan aparat juga tidak mempengaruhi pengusaha,” katanya.
Basrief menjelaskan tidak sedikit pengusaha yang memberikan sumbangan dana terhadap calon yang mencalonkan kepala daerah. Karena itu, dia berharap ada perbaikan sistem penegakan hukum di dunia usaha dan politik. Misalnya, lanjut dia, “terkait pilkada”.
Berkaitan dengan perpajakan, Basrief meminta agar KADIN memberikan kesempatan kepada Polri melakukan tugasnya menelusuri mafia perpajakan. Kalau dari hasil penelusuran itu terungkap tindak pidana korupsi, sudah menjadi tugas polisi melakukan penyelidikan atau penyidikan. Jika bukti kuat, kejaksaan akan menuntut ke pengadilan. Langkah ini, tegas Basrief, bukan berarti menafikan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan. Sinergi antar aparat penegak hukum merupakan keniscayaan untuk meminimalisir perbuatan korupsi.
Pandangan Basrief diamini Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Menurut dia, ada hubungan erat antara penguasa dan pengusaha. Penguasa memiliki kewenangan, tetapi membutuhkan pengusaha.
Celakanya, acapkali pengusaha mengalami kesulitan jika berhadapan dengan birokrat. “Dulu ada sumbangan sukarela tanpa tekanan. Itu dulu sebelum ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berulang kali mengatakan agar penegakan hukum dilakukan, tetapi tidak mengganggu iklim investasi di dunia bisnis. Jenderal bintang tiga ini mengakui Polri kesulitan mengawasi seluruh jajarannya yang melakukan perbuatan tercela. Karena itulah, tugas pengawasan di Polri perlu dioptimalkan.
Ito juga menghimbau agar pengusaha korban pemerasan bersedia melapor ke Polri. Polri siap menindak anggota Polri yang terindikasi dan terbukti melakukan dugaan korupsi. Sebaliknya, pengusaha juga membuat inventarisir masalah di lapangan agar ada prinsip saling mengawasi. “Harusnya pengusaha punya matrik tertulis untuk menginventarisasi masalah, sehingga fungsi saling mengawasi antara pengusaha dan penguasa saling akuntabel. Solusi yang tidak pasti menjadi pasti, sehingga iklim dunia usaha dan investasi semakin kondusif. Karena keluhan pengusaha adalah kelemahan sistem kita untuk diperbaiki,” katanya.
Deputi Pencegahan KPK Eko Soesamto Tjiptadi mengatakan pelayanan publik buruk karena buruknya good governance. Dunia usaha kena imbasnya. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah refomasi birokrasi, reformasi due process of law, dan reformasi Sumber Daya manusia (SDM). Penguasa dan pengusaha adalah simbiosis mutualisma. “Tanpa pengusaha untuk membangun perekonomian tidak mungkin, tanpa investor juga sulit untuk men-create income negara”. Namun praktik suap menyuap harus sudah ditinggalkan pengusaha dan birokrat.
Bambang Soesatyo meminta anggota KADIN tidak segan melapor ke aparat penegak hukum jika masih tetap diperas.
Ito juga meminta agar pengusaha menaati semua peraturan yang berlaku, tidak main jalan pintas. “Jangan beri kesempatan. Jangan ada timbal balik antara pelaku usaha dan oknum. Kalau itu dilakukan oknum, itu tanggung jawab kami membenahi ke dalam,” ujarnya.
Sekali lagi Ito Sumardi menekankan Polri komitmen menindak anggotanya yang melakukan pemerasan terhadap pengusaha. Ia berharap semua pemangku kepentingan saling berbagi informasi dan saling mengawasi. “Kalau bisa dibuktikan, oknum itu pasti akan ditindak,” pungkasnya.
