Sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) terhadap Polri terkait penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus dugaan penghilangan ayat rokok pada UU Kesehatan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/2). Di depan hakim tunggal Yonisman, pemohon menguraikan repliknya.
Dalam replik setebal sebelas halaman itu, pemohon menuding temohon tidak mengetahui proses pembentukan Undang-Undang. “Termohon tidak tahu tentang proses pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” ujar kuasa hukum pemohon, Nurkholis Hidayat.
Sebelum disahkan menjadi Undang-Undang (UU), suatu Rancangan (RUU) harus dibahas terlebih dahulu oleh panitia khusus. Panitia khusus inilah yang merumuskan isi dari sebuah RUU (misalnya RUU Kesehatan), termasuk pasal per pasal. Setelah dibahas oleh Pansus kata Nurkholis, RUU tersebut disahkan menjadi UU. “Undang-Undang yang telah disahkan dalam rapat paripurna kemudian diserahkan ke Sekretariat Negara untuk diberi nomor dan kemudian ditandatangani oleh presiden,” ujarnya.
Apakah suatu Undang-Undang meruakan akta otektik atau bukan masih dapat diperdebatkan. Termasuk apakah nota (tulisan tangan, -red) berupa rumusan perubahan Pasal 113 ayat (2) dihapus, dan ayat (3) menjadi ayat (2) dan pasal lainnya yang pada setiap halaman diparaf oleh Ribka Tjiptaning, Asiah Salekan, dan Mariani A Baramuli dapat menimbulkan hak atau tidak, itupun masih dapat diperdebatkan. Karena itu, kata Nurkholis, termohon sedianya mesti menghadirkan saksi dari pemohon agar penyidikan dapat berjalan secara maksimal.
Direktur LBH Jakarta itu dalam dalil repliknya menilai Mabes Polri terkesan mengalihkan perbuatan tindak pidana menjadi ketidakcermatan administrasi. Adanya bukti nota berupa rumusan perubahan Pasal 113 ayat (2) dihapus dan ayat (3) menjadi ayat (2) yang diberikan paraf oleh ketiga orang anggota DPR bukanlah kesalahan administrasi. Melainkan berupa upaya sadar dan niat untuk menghilangkan ayat yang telah disahkan dalam rapat paripurna.
Dengan adanya bukti tersebut, pemohon menilai ketiga tersangka dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Pemohon berpendapat SP3 yang diterbitkan Polri cacat hukum. “Meskipun ayat tersebut telah kembali, namun bukan berarti upaya penghilangan ayat tersebut bebas dari jeratan hukum,” katanya.
Dalam repliknya, pemohon berpandangan kembalinya ayat (2) dalam pasal 113 lebih karena kasus tersebut mencuat ke permukaan. Nurkholis berargumen bila publik tidak mengetahui persoalan hilangnya ayat (2) bukan tidak mungkin ayat tersebut tetap hilang. Dampaknya, kepentingan publik dirugikan. “Sementara industri rokok diuntungkan,” imbuhnya.
















